Scroll untuk baca artikel
BeritaJawa Barat

1890 Tenaga Honorer Subang Diluluskan BKN Tahun Ini, Terancam Jadi Penggangguran

749
×

1890 Tenaga Honorer Subang Diluluskan BKN Tahun Ini, Terancam Jadi Penggangguran

Sebarkan artikel ini
Tenaga Guru Honorer yang tergabung dalam FH-PGRI Subang mengadu nasibnya audiensi ke DPRD Subang Pada Hari Senin (15 Januari 2024) setelah lulus syarat naik pangkat menjadi PPPK Oleh BKN RI

Triberita.com | Subang – Sebanyak 1890 Tenaga honorer di Kabupaten Subang yang sudah layak memenuhi syarat nilai untuk menjadi PPPK, ternyata masih menggantung nasibnya. Padahal tenaga honorer tersebut sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Presiden Jokowi saat mengumumkan rekrutmen program pengangkatan massal honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024, tersedia 1.605.694 formasi, yang merupakan gabungan jatah formasi PPPK instansi pusat dan daerah. Jatah formasi PPPK 2024 untuk instansi daerah sebanyak 1.383.758.

Formasi PPPK 2024 di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan 417.196, serta formasi untuk tenaga teknis 547.416. Formasi PPPK 2024 di instansi daerah tersebut dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan 417.196, serta formasi untuk tenaga teknis 547.416

Tetapi Keberuntungan belum berpihak. Sebanyak 1890 Tenaga Honorer Kabupaten Subang yang lulus 2024, terdaftar di database BKN, masih menggantung mengadu nasib. Sepertinya Cap stemple BKN dan Perintah Presiden Jokowi belum dilaksanakan oleh Pemda Subang.

“Seharusnya respon cepat Pemkab Subang lewat BKPSDM mengajukan kuota sebanyak mungkin agar semua bisa terakomudir karena batas waktu pengajuan sampai 31 Januari 2024,” ucap Fuji Anugrah Efendi S.Pd, Ketua Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FH PGRI)

Pernyataan bahwa Pengangkatan Tenaga Honorer yang lulus 2024 oleh BKN menunggu kajian kemampuan keuangan daerah, menurut Fuji, bukan alas an.

“Pernyataan itu sangat menyesatkan dan pembodohan. Padahal anggaran gaji PPPK dianggarkan oleh APBN lewat Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian ditransfer ke rekening kas Daerah, artinya tidak menganggu APBD Subang, sesuai peraturan Menteri Keuangan RI nomor 212/PMK.07/2022,” ujarnya.

Ditempat terpisah Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Subang, Hasan Sahroni menanggapi aspirasi usulan dari FH-PGRI Kabupaten Subang mengenai kenaikan pangkat tenaga Honorer 2024 untuk dimaksimalkan pengajuan kuota formasinya.

Baca Juga : 

“Kami akan kaji usulan dari forum guru honorer untuk pengadaan ASN 2024 ingin ada penambahan kuota lebih banyak, Kita sebagai BKPSDM menerima usulan tersebut dan akan kita prses dan kita Kaji dan kita konfirmasi dengan tim keuangan dan penambahan kuota asn itu harus juga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Hasan.

Hasan Sahroni tidak memungkiri Kabupaten Subang masih sangat minim tenaga pengajar guru di sekolah-sekolah, dan masih sangat membutuhkan.

“Kebutuhan dasar guru pengajar masih sangat dibutuhkan, apalagi Pendidikan dan juga kesehatan adalah kebutuhan prioritas dasar yang harus dipenuhi, yang pasti tenaga guru masih sangat dibutuhkan,” ucapnya.

Facebook Comments
Example 120x600