Triberita.com ǀ Kabupaten Bekasi – Dalam mendukung mengentaskan kemiskinan dan mengurangi stunting di Kabupaten Bekasi, merupakan bagian dari program utama Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, yang mempunyai slogan Bangkit Maju Sejahtera.
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) mempunyai 2 program unggulan, diantaranya Pembangunan Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu) dan program Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau WC.
Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menjelaskan mengenai program Rutilahu merupakan bagian dari program pemerintah membantu masyarakat yang dianggap rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni.
Menurut Chaidir, program Rutilahu adalah program pemerintah merubah rumah kepada warga yang rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni.
“Layak huni, artinya, yang utama adalah atap, lantai, dinding atau aladin sudah layak untuk dihuni. Karena kalau monokat, aksesoris yang lain kan itu hanya sebetulnya monokat, hanya pelengkap,” kata Chaidir.
Dalam proses Pembangunan, kata Chaidir, rutilahu seperti halnya membangun dengan sistem gotong royong, pemerintah memberikan bantuan untuk merangsang masyarakat yang mendapatkan bantuan supaya ikut bersama sama membangun rumahnya
Sebenarnya, dijelaskan Chaidir, rutilahu itu rumah gotong royong, yang sifatnya hanya menstimulkan supaya ada kemauan dari warga untuk merubah, merehab merubah mereka menjadi layak dihuni.
Chaidir mengungkapkan, tahun 2026 mendatang, anggaran untuk Rutilahu akan dinaikkan, dari yang sekarang 20 juta/per unit rutilahu tahun depan menjadi 40 juta.
Kenaikan ini, menurut dia, mengingat harga material yang terus naik siring dengan berjalannya waktu.
“Anggaran naik jadi 40 juta karena berjalannya waktu harga material di lapangan itu kan naik, sementara kita dari tahun 2019 anggaran Rutilahu tidak pernah naik, jadi untuk menyesuaikan di lapangan mengenai harga-harga,” bebernya.
Namun untuk 40 juta itu belum bisa dianggarkan tahun ini, karena sudah terlanjur tersosialisasikan dengan anggaran 20 juta, dengan jumlah 1,670 unit rumah, di APBD murni 2025.
“Memang sampai hari ini kita lagi menyusun Peraturan Bupati untuk di angka 40. Tapi kalau mau dilangsung dirubah di 40 tidak bisa di tahun ini, karena sudah tersosialisasikan, sudah berjalan. istilahnya sudah ada action,” ungkapnya
Sebanyak 1.670 unit rutilahu itu, lanjut dia, tersebar di masing-masing desa, ada desa yang kebagian 15 unit, ada yang 20 unit.
Chaidir kembali menegaskan, program Rutilahu ini sifatnya menstimulat, merangsang supaya warga atau masyarakat bisa ada keinginan untuk menovasi rumahnya.
“Kemudian menarik keluarganya atau tetangganya atau bahkan pemerintah desa untuk gotong-loyong merubah rumahnya menjadi layak huni. Dari situ, kita bisa kelihatan samapi sejauh mana guyup ataupun gotong royongnya masyarakat di Desa,” katanya
“Jadi, kata Chaidir, sebenarnya pemerintah hanya memantik atau memancing saja,” ungkapnya.
Selain program rutilahu, masih dijelaskan Chaidir, ada juga program sanitasi lingkungan seperti jamban atau wc dimasing masing rumah.
“Kita akan membantu masyarakat agar mempunyai wc di setiap rumah, supaya tidak melakukan BAB sembarangan, seperti halnya di daerah Cikarang Selatan Desa Serang,” kata Chaidir.
Dengan adanya wc, lanjut dia, disetiap rumah dapat juga membantu mengurangi stunting dan program ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi penyelesaian target agak lambat, karena ada penyesuaian sumber dana.
Menurut dia, terdapat 2 sumber anggaran dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat, dan dari APBD. Makanya pekerjaannya lebih dahulu Rutilahu.
“Kita belum berani mendata untuk pembuatan wc di setiap rumah, sebelum benar benar anggarannya ada.
Ia menerangkan, untuk anggaran pengerjaan WC di setiap rumah senilai Rp 15 juta, diantaranya pembangunan dinding 2 meter x 2 meter, Kloset, septitank dan kran air, bila mana terdapat jalur air seperti halnya air PDAM.
Cahidir menambahkan, untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi stanting, di setiap dinas terkait harus saling bersinergi.
“Tentunya kalau dari Disperkimtan hanya sebatas sarana nya saja, kalau sarananya sudah layak tentunya salah satu poin untuk mengurangi kemiskinan dan stunting,” pungkas Chaidir.
