Scroll untuk baca artikel
Berita

Part 3, Menelisik Aneka Modus “Penimbunan” BBM Bersubsidi

97
×

Part 3, Menelisik Aneka Modus “Penimbunan” BBM Bersubsidi

Sebarkan artikel ini
Salah satu lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM bersubsidi di Provinsi Banten.
Salah satu lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM bersubsidi di Provinsi Banten.

Triberita.com, Liputan Khusus (Lipsus)-  Adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis bio solar dan pertalite yang terjadi di tengah masyarakat, menjadi menarik perhatian Anggota Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III menegaskan siapa pun pihak yang melindungi bisnis ilegal sebaiknya diproses hukum.

Termasuk jika ada oknum aparat yang mencoba bermain di arena bisnis ilegal tersebut, harus diproses hukum dengan tegas.

“Segera tangkap dan adili jangan takut,” tegas anggota Komisi III itu dalam keterangan persnya, pekan kemarin.

Ketua Umum GNPK Pusat, Adi Warman SH,MH,MBA (ujung kiri), Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Dr. Agung Makbul SH, M,hum ( tengah), dan Wakil Ketua Umum GNPK Pusat, Ramzah Thabraman ST, SH (ujung kanan) berpose bersama di kantor Sekjen GNPK di Grand Slipi, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Ketua Umum GNPK Pusat, Adi Warman SH,MH,MBA (ujung kiri), Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Dr. Agung Makbul SH, M,hum ( tengah), dan Wakil Ketua Umum GNPK Pusat, Ramzah Thabraman ST, SH (ujung kanan) berpose bersama di kantor Sekjen GNPK di Grand Slipi, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Laporkan Oknum Aparat yang Diduga Bekingi Bisnis Gelap BBM Bersubsidi

Maraknya dugaan penyalahgunaan solar subsidi tersebut, meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk segera turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis bio solar dan pertalite yang terjadi di tengah masyarakat.

“Jika benar ada bisnis gelap penjualan solar subsidi secara ilegal ke Industri di wilayah, maka kami (baca : anggota Komisi III DPR RI) harap segera bongkar jaringan itu. Tidak ada alasan membiarkan hal seperti itu terjadi.

Ini tidak bisa dibiarkan terjadi di tengah tengah masyarakat. Karena selain merugikan negara, juga berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan tapi hilang di pasaran.

Dari pengaduan dan temuan dilapangan, Solar subsidi yang dibeli lalu ditimbun kemudian dijual ke industri, masih marak. Bahkan, terkesan semakin berani.

Ulah sejumlah pengusaha yang terkesan cuek dengan sorotan publik itu, diduga karena dibekingi oknum aparat.

Pembelian solar dalam jumlah banyak dilakukan di sejumlah SPBU dengan menggunakan mobil boks dengan tangki yang sudah dimodifikasi. Sekali angkut bisa mencapai 3 ton.

Di sejumlah daerah, bahkan masih ada yang melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen, dalam jumlah banyak dan berulang-ulang.

Baca Juga :  Pemkab Bekasi Lakukan Strategi Jitu, Antisipasi Kekeringan di Sektor Pertanian

Hampir setiap hari terjadi aksi pembelian serta penimbunan BBM bersubsidi. Menariknya, karena aksi ini terkesan mulus-mulus saja, tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Para “pemain” BBM ini biasanya lebih dulu menampung solar subsidi. Setelah jumlahnya banyak, barulah di jual ke industri.

Selisih harga antara solar subsidi dengan solar industri menjadi iming-iming keuntungan yang menggiurkan.

Keuntungan dari hasil dari penjualan itu kemudian dibagi kepada mereka yang dianggap berperan dalam memuluskan aksi penjualan solar subsidi tersebut.

Masih adakah marak penyelewengan dan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa “kencingan” atau pencurian BBM Subsidi yang tidak sesuai pada tujuan, atau mampir dulu di tengah jalan untuk diperjual belikan ?

Jika benar ada yang melakukan penimbunan dan memperjual-belikan solar menggunakan Surat Jalan Simsalabim alias Bodong, tentu hal ini diduga telah menyalahi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Bumi.

Penyelewengan dan penyelundupan BBM masih berjalan lancar. Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih ada di beberapa tempat, di antaranya, di Banten dan Sumatera Selatan.

Ada yang melakukan penimbunan BBM, ada juga yang mengangkut tidak sesuai pada tujuan, nanti di tengah jalan diselundupkan oleh para oknum. Bagaimana pidananya?

Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:

a. Eksplorasi.
b. Eksploitasi.

Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:

a. Pengolahan
b. Pengangkutan
c. Penyimpanan.
d. Niaga.

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama.
Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

Sedangkan Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas:

Baca Juga :  Door To Door guna Menciptakan Situasi Aman dan Nyaman, Bhabinkamtibmas Polsek Ciwandan Polres Cilegon Sambangi Tokoh Masyarakat

a. Izin Usaha Pengolahan;
b. Izin Usaha Pengangkutan;
c. Izin Usaha Penyimpanan;
d. Izin Usaha Niaga.

Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyimpanan BBM

Simak terus ulasan laporan dan kupas tuntas Lipsus TIM Triberita.com.

Jurnalistik Triberita.com (Foto : Daeng Yusvin)
Jurnalistik Triberita.com (Foto : Daeng Yusvin)

Penulis : Daeng Yusvin

Facebook Comments
Example 120x600