Menurut dia, PKK telah membentuk instrumen berupa aplikasi dalam penanganan stunting. Melalui aplikasi itu, penanganan stunting bisa fokus dan tepat sasaran karena menggunakan data yang by name by address.
“Stunting sangat penting untuk kita selesaikan, karena anak-anak harapan kita di masa depan,” ujarnya.
Al Muktabar optimistis prevalensi stunting di Provinsi Banten bisa melampaui target nasional atau di bawah 14 persen. Terlebih untuk anak-anak stunting yang memiliki penyakit bawaan bisa dirawat di rumah sakit.
Dia juga menyarankan para kader PKK dan posyandu untuk memasukkan data-data baru sehingga penanganan stunting dan gizi buruk semakin komprehensif. Terlebih fokus pembiayaan dan program di Pemprov Banten cukup terutama di Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
Menurut dia, ada pembiayaan juga dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disalurkan melalui puskesmas. Dalam sepekan puskesmas melakukan aktivitas penanganan dan pencegahan stunting selama tiga hari. Dia menyarankan provinsi dan kabupaten/kota untuk mengisi waktu lain di luar kegiatan Kemenkes.
“Stunting harus ditangani setiap hari. Penanganan stunting dilakukan secara konstan,” katanya.
