Triberita.com, Kabupaten Bekasi – Sebagai bentuk program dan kebijakan untuk kemajuan desa, terutama pemerintah serta masyarakat desa. Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan secara tegas memberikan arahan kepada Kepala Desa agar lebih memperhatikan pembagian tugas terkait infrastruktur di tingkat desa yang dirasa sangat membutuhkan perbaikan.
Dani menyebut, hal ini mungkin bisa menjadi sebuah terobosan kepada kepala desa, terkait pembagian tugas untuk infrastruktur di tingkat desa agar lebih diperhatikan oleh kepala desa.
“Pertama terkait pembagian tugas untuk infrastruktur di tingkat desa agar bisa lebih diperhatikan oleh kepala desa. Ini sebagai kebijakan untuk kemajuan desa itu sendiri,” katanya saat menghadiri kegiatan Silahturahmi Sehari Bersama Pj. Bupati (Sehati) dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi, yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi, di Kampung Sampireun Resort, Garut, Jawa Barat, pada Minggu (5/2/2023).
Dikatakan Dani kembali, terobosan itu dapat diwujudkan dengan adanya Data Desa Presisi, yang sebelumnya sudah dilakukan di 5 desa yang ada di Kecamatan Muaragembong sebagai proyek percontohan implementasi secara Nasional.
“Proyek data presisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan digitalisasi monografi desa berbasis peta digital, yang akan memperkuat kinerja desa sekaligus memberikan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat,” katanya.
“Data program desa presisi yaitu monografi desa akan memperkuat kinerja desa, karena data yang dihasilkan berasal dari masyarakat sekitar desa tersebut, dan sudah dilakukan pengawasan oleh instansi terkait, sehingga dapat memudahkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” sambungnya.
Kendati itu, pihaknya juga turut mendorong kesejahteraan perangkat desa melalui kelengkapan jaminan sosial, yakni berupa jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, maupun jaminan hari tua. Hal tersebut dilakukan agar cakupan jaminan sosial di Kabupaten Bekasi dapat terpenuhi 100 persen.
“Kita juga ingin mendorong kesejahteraan perangkat desa melalui jaminan sosial, ada hari tua, kesehatan, ketenagakerjaan agar mereka bisa bekerja dengan tenteram dan damai. Ini akan bertahap dilakukan, dan semoga cakupannya bisa 100 persen di Kabupaten Bekasi,” terangnya.
Dalam Raker ini dibahas juga terkait prosedur penyusunan APBDesa. Dani mengatakan APBDesa agar segera diimplementasikan dan ditambahkan pula beberapa poin anggaran yang bisa mempertajam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.
“Fokusnya juga terkait penyiapan APBDesa 2023, untuk segera diimplementasikan. Disamping itu kami juga memberikan input-input menyangkut beberapa poin anggaran yang bisa mempertajam pelaksanaan kegiatan tahun ini, harapannya, agar rapat kerja yang sudah dilaksanakan ini mampu menghasilkan komitmen dalam pembangunan desa yang harus segera berjalan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.
Sumber : Prokopim Pemkab Bekasi.
Editor : Abdul Kholilulloh
