Triberita.com | Subang – Integritas Dr. Maxi, mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang yang baru saja mengundurkan diri, teruji di tengah badai politik dan dugaan pungli. Dr. Maxi kini mengungkap bahwa dirinya berulang kali didekati oleh orang-orang dekat penguasa dengan iming-iming kompensasi agar ia bersedia “berdamai” dan menuruti kehendak politik.
Dr. Maxi Dikunjung “Orang Ring 1” Penguasa
Dr. Maxi secara gamblang menceritakan upayanya menolak intervensi tersebut, yang diawali dengan tawaran yang menggiurkan. Ia didatangi salah seorang yang dekat dengan lingkaran dalam penguasa (Ring 1), yang menawarkan jaminan jabatan jika Dr. Maxi mau “berhasil” dalam skema setoran atau kompensasi.
“Jika berhasil, Dokter tetap jadi Kadinkes,” ujar orang tersebut, meminta Dr. Maxi memberikan “uang rokok” sebagai pelicin.
Dr. Maxi memilih menolak tawaran tersebut. Ia bahkan mengaku tiga kali menolak diminta bertemu dengan orang-orang yang disebutnya sebagai “Ring 1 Penguasa” itu.
Didorong prinsip tak tergoyahkan itu, salah seorang wanita yang diidentifikasi sebagai “Orang Ring 1 Penguasa” akhirnya mendatangi langsung kantor Dinas Kesehatan dengan alasan silaturahmi.
“Dokter Maxi ini sombong-sombong amat sih tidak mau bertemu,” sapa wanita itu, ditirukan Dr. Maxi.
Dr. Maxi menegaskan sikap penolakannya itu didasari profesionalisme murni.
“Saya ini bukan sombong, saya profesional. Kalau tenaga saya masih dibutuhkan oleh penguasa, saya akan berbakti, tapi kalau tenaga saya dianggap tidak perlu, untuk apa saya mengemis-ngemis meminta jabatan,” kata Dr. Maxi kepada wanita tersebut.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah “jabatan yang masih ada, namun berapa [harga atau setoran]?” Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Subang.
Rotasi Jabatan yang Direvisi Menjelang Pelantikan
Kisah penolakan suap ini diperkuat dengan pengakuan Dr. Maxi mengenai betapa mudahnya aturan birokrasi dilanggar demi kepentingan pihak ketiga. Ia mencontohkan beberapa insiden dalam rotasi mutasi di lingkungan Dinas Kesehatan Subang, tanggal 23 September 2025.
Dr. Maxi menceritakan nasib sejumlah tenaga medis senior di beberapa Puskesmas yang sudah mendapatkan undangan rotasi, yang bisa digagalkan 1 jam sebelum pelantikan dimulai karena ada perubahan daftar mutasi di detik-detik terakhir.
Ia juga menyoroti kasus menyakitkan lain, yaitu pemindahan Kepala Puskesmas Kecamatan Cipunegara dan seorang bidan senior dipindahkan ke Puskesmas Jati Baru, Kecamatan Ciasem, dengan jarak tempuh dari Puskesmas Kecamatan Cipunagara ke Jati Baru (sekitar 31,9 km). Perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 10 menit untuk sampai ke wilayah Subang pantura itu.
“Ini sangat menyakitkan, bagi seorang bidan senior,” kata Dr. Maxi, yang menduga kuat bahwa pemindahan tersebut murni dikarenakan dendam politik penguasa dan bukan evaluasi kinerja.
Dr. Maxi Kritik Sekda dan Baperjakat
Melihat daftar rotasi yang diubah secara sepihak menjelang pelantikan, Dr. Maxi mempertanyakan peran Sekda yang merangkap Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Masa Sekda, Ketua Baperjakat, tidak marah dengan kejadian ini? Daftar jabatan rotasi mutasi dirubah menjelang pagi dilantik. Ini negara dijalankan atas dasar apa? Padahal kita birokrasi itu berteman dengan aturan,” katanya, menyindir adanya “orang ketiga” yang seenaknya mengintervensi Baperjakat.
‘Kartu AS’ yang Mengunci Sekda
Konflik internal di lingkaran pimpinan Subang terungkap ketika Dr. Maxi mendapat informasi dari lingkaran internal bahwa posisi Sekda dalam keadaan tertekan dan “terkunci karena Penguasa sudah memiliki kartu AS-nya”.
Dr. Maxi menduga, kartu AS ini membuat Sekda tidak berdaya melawan intervensi dari luar. “Sekda ini yang mau digeser sebenarnya. Jadi, [dia] nyadar,” ungkap Dr. Maxi, mengindikasikan adanya konflik internal dan ketakutan para pejabat untuk menjadi korban “geser” atau dicopot.
Sikap Dr. Maxi yang memilih mengundurkan diri daripada menerima tawaran damai atau kompensasi “Uang Rokok”, menjadi simbol perlawanan terhadap sistem transaksional. Ia menegaskan kepada pemerintahan Subang, bahwa integritas seorang ASN tidak bisa dibeli dengan apa pun karena menyangkut harga diri.
Tindak Lanjut: Kisah di bagian ke-6 ini menunjukkan adanya dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang. Pihak yang berwenang (APH) diharapkan segera menindaklanjuti pengakuan ini untuk memverifikasi kebenaran dan motif di balik tekanan politik tersebut.
