Triberita.com, Bandung Barat – Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan menjelaskan secara gamblang soal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), pihaknya menyebut, nilai Kekayaannya mengalami penyusutan secara drastis. Padahal pada 2018 lalu, harta kekayaannya sebanyak Rp 11.644.940.416.
Hal ini dikatakan Hengki usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) KBB, di gedung Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Sabtu 18 Maret 2023.
“Sebenarnya nilainya saja yang berbeda, jadi gini, dulu saya punya rumah di Jakarta (Pejaten, Jakarta Selatan) yang kemarin yang sempat saya tawarkan untuk tempat Covid-19. Dulu kalau melihat pasaran di Pejaten dengan luas tanah (316 meter persegi) seperti itu, itu sekitar Rp 12 miliar,” ujarnya
“Pernah ada yang nawar Rp 9 miliar tidak saya lepas sehingga, di LHKPN kita tulisnya Rp 9 miliar lah gitu,” sambungnya.
Dikarenakan rumah miliknya di Pejaten tidak ada yang mengurus, kata Hengki, dirinya pun memutuskan menjual cepat rumah tersebut dan dibeli seseorang dengan harga Rp 5 miliar yang sangat jauh dari harga seharusnya.
“Dari awal menjabat, KTP saya sudah Bandung Barat. Nah, makanya daripada rumah makin jelek (rumah dijual cepat), nah mungkin penyusutan itu juga berdampak,” bebernya.
Selain penyusutan dari harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, dia menyebut, tabungannya pun turut menyusut miliaran rupiah setelah mengadakan kompetisi HK Cup 2023.
“Seperti event HK Cup ini pendaftarannya gratis, Pak Gubernur (Ridwan Kamil) hadir kan, itu ada 500 peserta tuh karena gratis, dan saya bikin saja. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung Rp 1 miliar lebih habisnya. Mulai dari lapangan, wasit, hadiah, nah, itu kan semua (dana) pribadi ya, dan kita sampaikan apa adanya, tabungan berkurang ini berkurang,” ujar Hengki.
Saat disinggung terkait soal kabar adanya keterlambatan pencairan tunjangan kinerja (Tukin) dan dana Operasional kepala daerah dari pemerintah pusat.
Dirinya membenarkan hal itu. Hengki tak menampik dengan beberapa kendala pada sistem kementerian yang belum rampung.
“Bukan hanya Tukin, operasional kepala daerah juga sama semuanya ya, itu bukan terkendala dari sisi kas kita, tapi karena memang sistem dari kementeriannya belum beres,” ungkapnya.
Hengki mengakui, dirinya tidak begitu paham betul secara pasti mekanisme terkait Tukin dan dana operasional kepala daerah melalui sistem tata kelola pemerintahan pusat. Karena anggaran tersebut bukan berasal dari Kas Pemda.
“Sistemnya apakah belum diinput sehingga semua Tukin pada telat semua. Dasar untuk menginput Tukin harus ini-ini, tapi karena sistem di pusatnya juga masih belum lancar sehingga semuanya mengalami (keterlambatan pencairan Tukin). Jadi bukan hanya ASN, kami juga (kepala daerah),” bebernya.
Dia menjelaskan, sebagai kepala daerah, pada hari libur pun, dirinya masih kerap disibukan dengan berbagai aktivitas seperti menghadiri undangan. Sehingga harus merogoh dana dari saku sendiri ketika menghadiri undangan tersebut.
“Bupati juga kan perlu nyecep, ya. Itu juga biasanya dari operasional ya, tapi itu pun belum cair karena sistem tadi yang belum beres,” tandasnya.
Reporter: Adul/ Rian
