Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Pengusaha atau kontraktor Kabupaten Bekasi menyesalkan lelang yang diselenggarakan pihak ULP, yang seharusnya independen, namun diduga masih ada campur tangan Kepala dinas dalam pemenangan tender. Sehingga terkesan proyek titipan.
Ketua Barisan Anak Bekasi (Basis), Soleman mengatakan, dirinya mewakili kontraktor orang Bekasi menyesalkan atas kecurangan dalam lelang tender yang dilakukan pihak ULP dan pihaknya merasa terzolimi.
“Saya beserta teman-teman pengusaha sengaja mendatangi kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, ingin menemui Kepala Bagian ULP, untuk meminta pembuktian dihelar secara terbuka supaya tidak kecurigaan kami,” ucapnya, senin (17/03/25).
Dirinya mencurigai adanya kecurangan dalam pemenangan tender dan tidak secara mekanisme lelang yang benar.
“Saya disini melihat suatu pelanggaran. Kenapa saya katakan ini, karena proyek yang dimenangkan melalui Pokja atas tekanan Kepala Dinas. Dan ini yang dimenangkan yang diundang. Ini urusan duit, saya bisa jamin itu dan saya bisa pastikan. Jadi tolonglah di Bekasi jadi Pejabat yang amanah, ini uang rakyat dari pajak,” ungkap Soleman.
Dirinya mempertanyakan, kenapa proyek dijual belikan oleh pejabat kepada yang punya duit.
“Ini lah kita sebagai orang Bekasi yang tidak terima, sudah bayar pajak, hanya jadi penonton. Dan sampai saat ini kita untuk ketemu Kepala Dinas saja susah ketemu, bahkan sampai ke rumahnya pun tidak bisa ditemui,” imbuhnya.
Menurut dia, mau sampai kapan lelang kegiatan pelaksanaannya ada permainan
“Ya kalau pengusaha tidak kasih duit, tidak akan dapat pelerjaan,” cetusnya.
Soleman kembali menegaskan, ULP yang tadinya independent dan punya keputusan sendiri, akan tetapi, sampai saat ini ULP ditekan oleh Kepala Dinas untuk memutuskan dalam memenangkan proyek Perusahaan atau CV tertentu.
“Ini ada apa sebenarnya? orang Bekasi harus jadi penonton?! kita punya kehidupan, punya keluarga, yang butuh makan, kita bukan orang bodoh yang tidak mengerti proyek, ayo kita buktiin kalau memang tender ini dokumennya pada bagus. Contohnya dapat no 1 yang diundang no yang paling bawah. Kita harga sudah masuk, jadi mau seperti apa pejabat kaya gini,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bagian ULP Iwan Indra Purnama yang didampingi Yogi Herdiansyah saat dikonfirmasi awak media mengatakan, demi kondusifitas, proses lelang tetap jalan terus. Dirinya akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Kepala Dinas terkait masalah yang di hadapi teman teman pengusaha yang datang ke kantor ULP.
“Proses masalah yang dipermasalahkan kita pending dulu, dan tender harus tetap jalan sampai ketemu pemenangnya, ga boleh putus di tengah jalan, kecuali kalau ada arahan dari Dinas,” ucapnya.
Pihaknya berkelit, dan menyebutkan pelayanan tender lelang disini terbuka, siapapun bisa ikut dan tidak membayar atau jual beli proyek.
“Kita disini melalui evaluasi dan administrasi teknis dan terakhir biaya, bisa saja satu dua yang dapat dan paling rendah tidak dapat, karena tidak lulus administrasi dan teknisnya. Itulah tahapannya. Pokja punya pembuktian yang diupload apa dan yang di buktikan apa, yang kita undang belum tentu dia yang menang, karena dia akan menyampaikan dekumen yang di elektronik. Kita buktikan benar tidaknya ada dokumen sahnya dan aslinya,” terangnya.
Saat ditanya adanya tekanan dari Kepala Dinas dalam pemenangan tender terhadap cv atau perusahaan, Iwan memastikan tidak ada tekanan dari Kepala Dinas terhadap pihaknya.
“Kita ULP tidak ditekan oleh Kepala Dinas agar menenangkan Kontraktor tertentu. Yang punya anggaran mereka (Dinas) dan begitu ada mekanisme lain dan begitu kita sudah memutuskan, disampaikan kesana di penguna angaran atau PPK bisa di reviu lagi hasil keputusan. Kita bisa juga di ulang atau dibatalkan, kita diskusi itu bukan masalah siapa, tapi kita sudah melakukan proses, nanti kedepannya tidak ada kesalahan pahaman,” ungkapnya.
Dirinya kembali menegaskan bahwa hasil tender lelang tidak ada campur tangan Kepala Dinas,
“Jadi Dinas itu hanya menyampaikan tolong cariin penyedia dengan syarat-syarat kualifikasi teknis kaya gini. Cuma kadang tidak sepaham, itu karna mungkin penilaian mereka berbeda dengan kita. Dan yang namanya tender itu umum, siapa saja bisa ikuti dan bisa di cek, siapa yang menang bisa ada dari Surabaya atau ada dari Aceh,” ucapnya
Menurutnya, kontraktor lokal harus siap, dalam mengikuti tender lelang dan harus punya bendera sendiri.
“Jngan pakai bendera orang. Biasanya pemborong lokal minjam-minjam bendera orang. Kalau pakai bendera orang, nantinya yang berhubungan dengan kita direkturnya langsung dan yang kita undang ya direkturnya,” tandasnya.
