Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi menguatkan ideologi bangsa menuju Pemilu Damai 2024.
Acara yang dihadiri Dewan Pembina Drs. H. M. Soleh Manaf, Ketua FPK, Drs. KH. Ahmad Ghufron, M. M. Pengurus dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta sejumlah tokoh masyarakat, berlangsung di Hotel Swiss-Belin Cikarang Barat, Selasa 19/12/2023.
Dalam sambutannya, Ahmad Ghufron mengatakan, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ini adalah bagian unggulan dari tokoh-tokoh etnis maupun tokoh masyarakat.
“Memang sesuai dengan Undang undang Dasar kita, bahwa Negara kita adalah National state, Negara kebangsaan, karenanya saham dari kemerdekaan ini tentunya para suku etnis, ras yang ada di Indonesia ikut berpartisipasi dalam rangka merebut Kemerdekaan Republik Indonesia,” ungkapnya
Karena ini menyangkut masalah kebangsaan, lanjut dia, menyangkut masalah Ideologi, tentunya ideologi Negara ini sangat mahal sebenarnya.
“Saat ini degradasi tentang Ideologi itu sangat kuat pak, kalau anak-anak muda, kaum milenial, kaum GZ itu kalau ditanya Ideologi Pancasila, Ideologi Bhineka Tunggal Ika, Ideologi bangsa yang lain tentang Udang Undang Dasar 45, tentang NKRI itu tidak Kurang begitu paham. Oleh karena itu, mari FPK ini di Kabupaten Bekasi terus kita galakan walaupun sekarang kondisinya sudah mulai membaik,” ujar Ahmad Ghufron.
Lebih lanjut, ia mengatakan, starter kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) itu hanya koordinasi, tidak ada garis lurus dan tidak ada komando.
“Di desa bertanggungjawab kepada kepala desa, yang di kecamatan bertanggungjawab kepada Camat, yang di Kabupaten Kota bertanggungjawab kepada walikota dan bupati, di provinsi bertanggungjawab kepada gubernur. Jadi sifatnya ad hoc,” jelasnya.
Dirinya juga memohon maaf bila rapat tidak diadakan di Kecamatan, karena rapat diadakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten.
“Kami mohon maaf dan kami juga tidak segan-segan mendorong anggarannya untuk di tingkat Kecamatan kepada Bapeda, bahkan sejak awal dulu, mulai dari pembentukan FPK Kecamatan, kami sowan kepada Bapeda mendiskusikannya dan Alhamdulillah, Bapeda memberikannya,” tutupnya.
Di lokasi yang sama, H. Agian sebagai narasumber menerangkan mekanisme sebagai organisasi FPK dalam pemilu masa politik ini agar tidak ikut berpolitik atau mengusung para calon politik.
“Itu pun jika di perbolehkan, bukan nama organisasinya tapi nama pribadi. Karena forum FPK ini sifatnya dibiayai oleh Pemerintah,” tegas mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini.
Again menambahkan, organisasi FPK ini jauh dari politik dan siapapun boleh bergabung.
“Karena kita berbaur untuk kebangsaan. FPK bukan LSM atau Ormas, tetapi FPK adalah forum pemersatu bangsa dan sifat terbuka bukan sifat individu, kita terbuka bekerja bersama,” pungkasnya.
