Scroll untuk baca artikel
Bekasi RayaBerita

Kinerja Dani Ramdan Disoal, LSM Triga Nusantara Desak BPK RI Audit Ulang

398
×

Kinerja Dani Ramdan Disoal, LSM Triga Nusantara Desak BPK RI Audit Ulang

Sebarkan artikel ini
Ketua LSM Triga Nusantara, Boksu.

Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI diminta melakukan audit ulang terhadap kinerja mantan penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan.

Desakan ini muncul setelah investigasi internal dilakukan LSM Triga Nusantara yang menemukan bahwa masih banyak infrastruktur di Kabupaten Bekasi belum terealisasi dengan baik, meskipun anggaran cukup besar telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp7,1 triliun.

Ketua Umum LSM Triga Nusantara, Boksu mengatakan, investigasi yang dilakukannya, terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas utama, belum terlaksana dengan optimal. Sementara beberapa proyek lainnya dilaporkan mengalami penundaan yang signifikan tanpa alasan yang jelas.

“Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran selama masa jabatan Dani Ramdan sebagai Pj Bupati Bekasi,” ucapnya.

Menurut Boksu, audit ulang oleh BPK RI sangat penting untuk memastikan bahwa dana APBD tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa ada ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan hasil yang terealisasi di lapangan. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal kesejahteraan masyarakat yang seharusnya diutamakan,” ujarnya.

Boksu juga menegaskan bahwa, jika audit ulang ini menunjukkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, maka pihaknya tidak akan ragu untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan keuangan publik. Kami berharap BPK RI segera mengambil langkah tegas dengan melakukan audit ulang dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan, pihaknya juga mengingatkan pemerintah daerah saat ini, untuk lebih cermat dan transparan dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan.

Baca Juga :  Lantik 561 Anggota PPS, Pj Bupati Bekasi: KPU Antisipasi Potensi Masalah pada Pemilu 2024

“Agar dana yang sudah dianggarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya .

Facebook Comments