Triberita.com Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar konferensi pers Perkembangan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11).
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan, bahwa pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung Rabu (27/11/2024), hingga hari ini Jumat (29/11/2024) tercatat ada 6 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia.
“Berdasarkan data sampai 29 November pukul 00.00 WIB tercatat petugas tempat pemungutan suara atau KPPS meninggal sebanyak enam orang,” kata Mochammad Afifuddin.
Sedangkan yang mengalami kecelakaan dan sakit saat kerja sebanyak 115 orang.
Petugas KPPS pada Pilkada 2024 yang meninggal dunia, menurut Afifuddin, KPU memastikan mendapatkan santunan, yang besarannya mencapai Rp36 juta, dan untuk santunan pemakaman Rp10 juta.
“Kami juga ingin menyampaikan besaran santunan untuk korban jenis meninggal dan seterusnya berdasarkan (peraturan) Menteri Keuangan satuan biayanya adalah yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Untuk bantuan biaya pemakaman Rp10 juta,” ujarnya.
Sementara petugas KPPS yang cacat permanen mendapatkan santunan sebanyak Rp30.800.000. Lalu, petugas KPPS yang yang menderita luka berat Rp16.500.000 dan luka sedang Rp8.250.000.
Afifuddin menjelaskan,besaran santunan telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
Selain itu, santunan bagi petugas KPPS yang meninggal ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023.
Terkait jumlah surat suara yang sudah masuk ke KPU RI, pada konferensi pers tersebut, anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan, per Jumat (29/11) pukul 13.00 WIB, dari seluruh Indonesia surat suara yang sudah masuk telah mencapai 97,85 persen.
“Alhamdulillah pada hari ketiga ini dari tanggal 27 November, kita sudah mendapatkan 90 persen data sampai tengah malam, dan per jam 13.00 WIB sudah ada kenaikan 97,85 persen,” ujar Betty.
Ia pun menyampaikan, ada beberapa tempat yang pengiriman formulir C hasilnya tidak bisa optimal ke Sirekap mobile, seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Selain Sirekap mobile, KPU juga memiliki Sirekap web yang digunakan sebagai alat bantu oleh seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Indonesia untuk melakukan rekapitulasi berdasarkan formulir C hasil yang sudah diunggah.
“Dari 7.288 kecamatan, sudah selesai finalisasi untuk 406 kecamatan. Dan yang on the way, sampai sekarang ini sudah sekitar 2.483 (kecamatan),” kata Betty.
