“Bukti Komitmen Cilegon Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital dan Transparan”
Triberita.com | Cilegon Banten – Pemerintah Kota Cilegon menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Banten, dengan meraih tiga penghargaan terbaik dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten dalam implementasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Tiga penghargaan yang berhasil diraih Pemerintah Kota Cilegon, meliputi Volume transaksi KKI terbanyak, Pengguna KKI terbanyak, dan Nominal transaksi KKI tertinggi.
Penghargaan tersebut, menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Cilegon dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah serta penguatan sistem pembayaran non tunai di lingkungan pemerintahan.
Asda II Kota Cilegon Dana Sujaksani, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti, bahwa komitmen Pemerintah Kota Cilegon dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel terus berjalan dengan baik. Saya mengapresiasi seluruh OPD yang telah bekerja keras mendukung implementasi digitalisasi transaksi daerah melalui KKI,” ujarnya, Jumat (22/5/2026).
Dana menegaskan, penggunaan Kartu Kredit Indonesia bukan sekadar perubahan sistem pembayaran, melainkan bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan sistem transaksi non tunai, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih cepat, aman, dan transparan. Ke depan, kami akan terus memperkuat ekosistem digital di seluruh layanan pemerintahan,” tambahnya.
Sementara itu, penghargaan tersebut, sekaligus memperkuat posisi Kota Cilegon sebagai salah satu daerah dengan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah terbaik di Provinsi Banten.
Pemerintah Kota Cilegon, berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
