Triberita.com, Pandeglang Banten – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pandeglang dan Masyarakat Pandeglang Selatan, melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Pandeglang, Pada Rabu (17/5/2023).
Dalam aksinya, para mahasiswa PMII bersama elemen pemuda dan masyarakat, menantang KPK dan PPATK untuk segera mengaudit harta kekayaan keluarga Bupati Pandeglang Irna Narulita.
Pada aksi unjuk rasa jilid tiga ini, mahasiswa masih mengkritisi sejumlah kebijakan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban, seperti persoalan rendahnya angka pertumbuhan ekonomi, tingginya akan pengangguran dan kemiskinan, buruknya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta fokus utama yakni soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bupati Irna yang mencapai Rp 62 miliar.
“Kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Masyarakat Pandeglang Selatan, menindaklanjuti aksi kami kemarin, KPK dan PPATK akan memeriksa dan mengaudit harta kekayaan Bupati Pandeglang, Irna Narulita,” ujar Ketua Umum PMII Kabupaten Pandeglang, Hendri Syahadi.
Mahasiswa PMII juga menuntut agar rencana pengadaan sepeda listrik dibatalkan agar anggarannya dapat dialihkan pada pembangunan infrastruktur.
“Karena KPK dan PPATK telah mengeluarkan statement akan memeriksa dan mengaudit sebagaimana mestinya, namun sampai saat ini KPK dan PPATK tidak juga hadir ke Kabupaten Pandeglang untuk segera memeriksa dan mengaudit harta kekayaan Bupati Pandeglang, Irna Narulita,” tegas Hendri Syahadi.
Hendri menegaskan, bahwa pihaknya menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan statement nya untuk melakukan pemanggilan kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita dan mengaudit harta kekayaan yang dinilai tidak wajar.
“Kami dari PMII Kabupaten Pandeglang bersama masyarakat Kabupaten Pandeglang, akan terus melakukan aksi sampai KPK dan PPATK bisa hadir ke Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.
Hendri menilai, bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dimasa kepemimpinan Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tanto Warsono Arban, tidak pro terhadap rakyat Kabupaten Pandeglang.
“Kami disini membawa isu-isu sosial yang tengah ramai di masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan selama 2 periode masa kepemimpinan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban, dalam hal pembelian kendaraan roda 4 dan sepeda listrik yang telah dicanangkan oleh Bupati Irna. Karena seharusnya anggaran tersebut terserap untuk infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Kami rasa itu lebih penting, daripada hal yang lainnya. Kami berharap agar KPK dan PPATK segera datang ke Pandeglang,” ujar Hendri.
Salah satu peserta aksi bernama Rudi mengungkapkan, kebenaran tidak akan mati sampai hari kiamat. Dalam orasinya Rudi mencoba membakar semangat massa aksi, termasuk memanjatkan surat Al-Fatihah bersama.
“KPK dan PPATK diminta turun ke Pandeglang untuk mengaudit harta bupati. Ini (demo, red) sudah jilid tiga, tapi KPK dan PPATK belum juga turun, ada apa ini?,” kata dia.
Rudi meminta massa aksi untuk tidak takut pada apapun dalam mengawal isu ini. Kata dia, mahasiswa akan terus mengawal isu ini hingga tuntas.
“Kinerja Irna-Tanto tidak begitu baik selama memimpin Pandeglang. Hal itu terlihat masih banyaknya jalan rusak, buruknya pelayanan kesehatan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta kebijakan lainnya yang dinilai tidak pro rakyat,” tegas Rudi.
