Triberita.com | Subang – Dibalik surat pensiun dini Dr. Maxi pada Oktober 2025, tersembunyi sebuah drama moral mengoyak hati birokrasi Subang.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan ini bukan hanya menolak tekanan, tetapi berjuang menyelamatkan seorang bawahan di lingkup Dinas Kesehatan dari pejabat zalim politik, bahkan saat bidan itu sendiri tengah berjuang melawan maut.
Perjuangan Dr. Maxi Tentang integritas melawan tirani
Penolakan tegas Dr. Maxi terhadap perintah Pejabat Legislatif Kabupaten Subang untuk memindahkan bidan Desa Curug Agung ke Blanakan segera memicu reaksi.
Isu santer mulai beredar: jabatan Dr. Maxi sebagai Kadinkes mulai direncanakan akan “digeser” atau diganti. Kabar buruk ini tak luput sampai ke telinga Dr. Maxi.
Menghadapi tekanan dan isu ini, Dr. Maxi mencoba meredam konflik dengan menawarkan jalan tengah yang penuh kearifan. Ia menduga perintah itu didasari oleh isu politik Pilkada Subang 2024.
Dr. Maxi bahkan memohon kepada Pejabat Legislatif Subang itu.
“Jika persoalan ini didasari unsur politik, izinkan saya menjembatani,” tutur Dr. Maxi.
Ia menawarkan untuk membawa bidan desa dan suaminya mendatangi Pejabat Legislatif Pusat untuk bersilaturahmi dan meminta maaf.
“Mungkin jika ada salah, bisa saling memaafkan, dan politik Pilkada Subang kan sudah selesai. Mari bersama-sama bersatu membangun Subang,” ucap Dr. Maxi, penuh harap.
Namun, permohonan damai itu ditolak mentah-mentah.
“Pokoknya jangan bawa nama saya dan bunda. Itu hanya alasan Pak Dokter saja, tidak mau dengarkan perintah,” hardik Pejabat Legislatif Subang itu, seperti ditirukan Dr. Maxi.
Walaupun terus mendapatkan tekanan, Dr. Maxi berkomitmen pada satu hal: menjaga keadilan.
“Saya sebagai pimpinan dinas kesehatan harus bersikap adil. Saya tidak boleh menghukum bawahan tanpa alasan yang tidak masuk akal,” kata Dr. Maxi.
Titik paling emosional dalam cerita ini terjadi pada bulan Agustus. Dr. Maxi menghadiri sebuah acara di rumah dinas saat kunjungan Dapil. Di kesempatan itulah ia secara pribadi bertemu dengan pejabat legislatif Pusat dan menyampaikan permohonan maaf serta alasannya menolak perintah.
“Bunda, saya tidak bisa memindahkan orang itu,” ujar Dr. Maxi, menirukan pembicaraannya.
“Pertama, dia berprestasi bagus. Kedua, orang ini sedang sakit Kanker Rahim. Bunda, kasihan kalau dipindah jauh. Di mana dia nyampe kerjanya?” pintanya.
Ternyata, jawaban Bunda cukup mengejutkan dan mematahkan klaim Pejabat Subang. Bunda membenarkan perintah pemindahan, namun tidak pernah meminta lokasi spesifik hingga ke Blanakan.
“Saya memang yang menyuruh, tapi tidak meminta daerahnya, dan orangnya juga sudah mati,” kata Bunda, seperti diceritakan Dr. Maxi.
Di tengah situasi ini, Dr. Maxi menerima kabar yang membuatnya tercekat dan sangat sedih: Bidan Desa yang bernama Rungkasi itu sedang sakit keras melawan Kanker Leher Rahim.
“Bidan yang mau dipindahkan itu meninggal,” ujar Dr. Maxi kepada Triberita.com, dan menirukan kabar yang diterimanya, sambil menahan kesedihan.
“Bayangkan, kalau sempat saya pindahkan. Dosa saya seumur hidup.”
Kondisi kritis Bidan Rungkasi menguatkan keyakinan moral Dr. Maxi bahwa keputusannya menolak perintah zalim adalah mutlak benar. Ia telah menyelamatkan seorang pejuang kesehatan dari kezaliman politik saat ia paling rentan.
Dr. Maxi Difitnah demi Menutupi Kebohongan
Di tengah perjuangan etika ini, Dr. Maxi harus menelan pil pahit. Ia difitnah secara keji oleh Pejabat Legislatif Subang.
Ketika Dr. Maxi menolak memindahkan Bidan Rungkasi karena alasan kinerja dan kondisi sakitnya, Pejabat Subang itu justru memutarbalikkan fakta dan menyerang integritasnya.
“Kuncinya di sini,” kata Dr. Maxi menirukan tuduhan fitnah itu. Pejabat Subang itu menuduh alasan Dr. Maxi tidak memindahkan bidan adalah karena “ditelepon Pak Ruhimat” dan Dr. Maxi hanya “mengikut arahan Ruhimat.”
“Fitnahnya luar biasa,” tegas Dr. Maxi.
Tuduhan ini jelas merupakan upaya untuk mendiskreditkan Dr.Maxi sebagai ASN yang tidak loyal, seolah-olah ia berpihak pada faksi politik lawan.
Perbedaan keterangan antara Bunda (“tidak meminta daerah spesifik”) dan Pejabat Subang (“pokoknya di Blanakan”) menguatkan dugaan bahwa Pejabat Subang itu telah berbohong dan bermain di belakang untuk memaksakan pemindahan ke Blanakan, lokasi yang menjadi titik sentral dendam politik.
Keputusan Dr. Maxi mengajukan pensiun dini pada Oktober 2025 adalah pengorbanan tertinggi demi menjaga nuraninya.
Ia memilih risiko kehilangan karier dan difitnah, daripada menghukum seorang wanita yang sedang berjuang melawan maut. Kisah Dr. Maxi adalah peringatan keras bagi kekuasaan intervensif, membuktikan bahwa integritas seorang birokrat jauh lebih berharga daripada jabatan apa pun.
“Saya sempat menegur (Pejabat Legislatif) Ssya ini orang kecil,” “Tapi bapak jangan suka fitnah. Luar biasa fitnahnya,” Ucap d. Maxi.
