Triberita.com |Subang – Kabupaten Subang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp9 miliar dari pemerintah pusat untuk program Keluarga Berencana (KB) dan upaya penurunan stunting.
Dana ini disalurkan melalui dua tahap dan difokuskan pada berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, Yayat Sudrajat, menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Biaya Operasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BOPA).
“Fokus utama BOKB adalah mendukung Indeks Kinerja Utama (IKU) kami, yaitu pelatihan pertemuan penduduk,” ujar Yayat.
“Kegiatan ini mencakup pelayanan KB, ketahanan keluarga, pengendalian penduduk, dan penguatan institusi masyarakat pedesaan.”
Alokasi Dana dan Pencapaian Signifikan
Lebih lanjut, Yayat merinci penggunaan dana tersebut. Sebagian besar dialokasikan untuk suplai alat kontrasepsi, jasa dokter, dan operasional institusi masyarakat pedesaan, termasuk para relawan penyuluhan dan Tim Pendampingan Stunting (TPK).
Salah satu pencapaian gemilang berkat alokasi dana ini adalah penurunan prevalensi stunting di Subang yang signifikan, dari 18% menjadi 12%. Hal ini tak lepas dari upaya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang masif kepada para relawan. Yayat menekankan bahwa pembayaran kepada relawan dilakukan secara digital, menghindari metode konvensional untuk transparansi.
dr. Syamsu Ryza, Sekretaris DP3KBP3A Kabupaten Subang, menambahkan bahwa penyerapan dana tahap pertama sudah mencapai 50%, yakni sekitar Rp5 miliar.
“Artinya, pergerakan di lapangan berjalan dengan baik,” kata dr. Syamsu. Sisa dana Rp4 miliar akan diajukan untuk putaran kedua guna memastikan kelancaran operasional di lapangan, terutama terkait transportasi.
Tantangan dan Inovasi Digital
Meskipun pencapaian positif, Yayat Sudrajat tidak menampik adanya tantangan, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Pasalnya, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menuntut pelaporan dan pertanggungjawaban berbasis digital melalui sistem seperti SIGA (Sistem Informasi Keluarga), SIRENA, dan SRIKANDI.
“Masyarakat Subang sudah cukup familiar dengan kontrasepsi, namun masih ada tabu terkait edukasi seks secara menyeluruh,” ungkap Yayat.
Untuk mengatasi hal ini, petugas formal seperti penyuluh keluarga berencana di 30 kecamatan dan petugas non-formal seperti TPD, PKB, dan MOTK secara aktif memberikan sosialisasi. Mereka menjelaskan berbagai jenis alat kontrasepsi, termasuk vasektomi, tubektomi, IUD, dan KB suntik, yang terus berkembang teknologinya.
Prestasi dan Komitmen di Lapangan
Subang berhasil menduduki peringkat ketiga di Jawa Barat untuk pelayanan KB. Yayat mencontohkan keberhasilan program vasektomi yang melampaui target, mencapai 60 kasus dari target 10 kasus. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang meningkat berkat pencerahan dan pemahaman yang diberikan, bukan paksaan.
“Apabila masyarakat memilih KB seperti IUD atau vasektomi, semuanya digratiskan. Namun, untuk pelayanan KB di rumah sakit mandiri atau swasta, masyarakat harus membayar sendiri,” jelas Yayat.
Dari sisi keuangan, Yayat memastikan bahwa semua laporan keuangan telah diaudit oleh BPK dan tidak ditemukan masalah berarti, berkat disiplin dalam administrasi, alokasi, dan pertanggungjawaban. Ini juga tercermin dari kondisi kantor yang nyaman dan bersih.
dr. Syamsu Ryza menguatkan bahwa dari sisi medis, cakupan pelayanan KB di Subang sudah sesuai harapan.
“Teman-teman di lapangan, mulai dari BKKB, tim Lengkara Desa, LDPD, penyuluh KB, hingga motivator ketahanan keluarga, semuanya bergerak untuk menemukan sasaran dan memberikan edukasi,” jelasnya.
Fokus Program dan Harapan ke Depan
Program unggulan yang dibiayai dari dana Rp9 miliar ini meliputi penurunan stunting, pelayanan KB, pergerakan di bidang KB, pergerakan di lapangan, dan pembinaan program Bangga Kencana. Khusus untuk stunting, DP2KBP3A berfokus pada penggerakan sasaran dan pencarian jangka di masing-masing wilayah, sementara pengobatan akan ditangani oleh Dinas Kesehatan.
Terkait kecamatan yang menjadi perhatian khusus, dr. Syamsu menyebutkan bahwa permasalahan stunting seringkali berasal dari pola asuh dan kondisi lingkungan yang kurang baik.
Intervensi melibatkan dinas lain, seperti yang ditemukan di Ciater, di mana meskipun air berkualitas baik, masih terdapat kasus stunting.
Sebagai penutup, Yayat Sudrajat dan dr. Syamsu Ryza menyampaikan pesan kepada seluruh teman-teman di lapangan untuk tetap semangat.
“Berikan pelayanan terbaik dan prima, terus menerus mencari sasaran stunting, memberikan pelayanan KB yang efektif, serta motivasi dan edukasi kepada masyarakat,” pesan Yayat.
dr. Syamsu menambahkan, “Mari kita rapatkan barisan. Walaupun kita sudah berhasil, tapi semangat untuk melaksanakan tugas yang terbaik. Keikhlasan sangat diharapkan.”
