Triberita.com ǀ Kabupaten Bekasi – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tengah berjalan di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi, diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp701 miliar.
Target ini berasal dari pungutan tambahan atau opsen PKB, dengan batas waktu program hingga 30 Juni 2025.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menyatakan bahwa program ini memberikan dampak positif signifikan terhadap PAD.
“Kami berharap target opsen sebesar Rp701 miliar ini dapat tercapai. Target ini ini luar biasa juga,” katanya di Cikarang, Senin (14/4).
Hingga 27 Maret 2025, atau sebelum periode libur Idul Fitri 1446 Hijriah, program pemutihan yang dimulai pada 20 Maret 2025 telah berhasil mengumpulkan pendapatan opsen pajak sebesar Rp140,33 miliar.
Ani menjelaskan, pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp83,96 miliar ditambah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) senilai Rp56,37 miliar. Menjadi sumber dari realisasi pencapaian tersebut.
“Pelayanan pajak kini sudah aktif lagi, setelah ditutup saat libur lebaran kemarin. Dalam sepekan pertama di hari kerja kemarin, sudah berhasil menyumbang pendapatan hingga Rp140 miliar. Mudah-mudah target ini bisa terpenuhi, ” harap Ani.
Untuk mendorong pencapaian target, lanjut dia, Bapenda juga berkolaborasi dengan Kantor Samsat menerapkan strategi pelayanan jemput bola.
“Dan seluruh unit pelaksana teknis daerah telah diinstruksikan untuk turun langsung melayani masyarakat secara intensif,” ucapnya.
Masih dijelaskannya, masing-masing unit pelaksana teknis daerah Bapenda Kabupaten Bekasi, bertanggung jawab atas pelayanan keliling yang dilaksanakan sebanyak dua hingga tiga kali dalam satu pekan.
“Satu UPTD ini bisa membawahi enam kecamatan. Jadi kita lebih ke jemput bola terhadap masyarakat yang ada di lapangan,” katanya.
Ani menambahkan, dirinya optimistis target pendapatan daerah dari sektor pajak dapat tercapai secara optimal, bila ada sinergi antar instansi serta pendekatan pelayanan secara langsung kepada masyarakat,
“Upaya ini juga menjadi bagian dari peningkatan kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban pajak demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
