Triberita.com | Tangerang Banten – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang mencatat pada tahun 2023, sebanyak 5,89 persen dari 137.700 warga Kota Tangerang, Provinsi Banten, masih masuk dalam garis kemiskinan. Warga miskin itu memiliki penghasilan sekitar Rp746 468 per bulan/perkapita.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman menyatakan, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.
“Termasuk mengikutsertakan partisipasi masyarakat,” ujar Herman,
Sekda menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan Lokakarya Penyelarasan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Aula Al-Amanah Gedung Puspem Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada Senin (22/1/2024).
Herman menjelaskan, dalam penanggulangan kemiskinan dan sebagai upaya meringankan beban pengeluaran masyarakat, lanjut Herman, selama ini berbagai program baik nasional maupun daerah telah digulirkan oleh Pemkot Tangerang.
“Antara lain bantuan sosial masyarakat miskin, bea siswa miskin dengan Program Tangerang Cerdas, ProgramJaminan Kesehatan bagi Warga Miskin, dan juga Program Angkutan Gratis Tayo dan Si Benteng,” ujar Herman.
Kemudian, dalam rangka peningkatan pendapatan warga miskin, kata Herman, telah dilakukan program peningkatan skil dan kemampuan bagi warga miskin melalui Program Pelatihan Wirausaha, Tangerang Cakap Kerja, fasilitasi bantuan modal melalui Tangerang Emas, dan juga fasilitasi pemasaran dan pengembangan kualitas produk UMKM.
“Dan dalam rangka mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan telah dilakukan Program Bedah Rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur dan perbaikan sanitasi di wilayah permukiman warga miskin,” terangnya.
Lebih lanjut, melalui workshop penyusunan RPKD Kota Tangerang tersebut, Herman, berharap dapat terlaksana koordinasi yang terpadu dan berkesinambungan pada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Tangerang terhadap perencanaan dan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Dengan adanya dokumen RPKD diharapkan dapat tersusun rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, yang dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT),” jelasnya.
Sehingga, Herman menambahkan, dapat memberikan solusi dalam mengendalikan dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Tangerang.
“Diantaranya dengan menyinergikan semua program-program daerah serta memaksimalkan verifikasi dan validasi data termasuk upaya-upaya percepatan penyerapan dana pembangunan,” tutup Herman.
