Triberita.com | Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan untuk membahas penanganan judi online yang ada di Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Pemberayaan Masyarakat Jakarta, Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyebut bahwa pihaknya kewalahan memblokir situs judi online (judol). Pasalnya, saat menghapus satu situs, ratusan situs lainnya akan muncul.
“Pengawasan terhadap situs-situs judi yang ditutup satu tumbuh sepuluh atau tumbuh seratus. Itu memang memerlukan tenaga luar biasa,” kata Meutya kepada wartawan di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Pemblokiran atau penutupan situs-situs judol, lanjut Meutya, memanglah tugas kementeriannya. Sedangkan, hal-hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan pelaku judol ditangani oleh OJK dan Bank Indonesia.
“Kalau rekening kami laporkan ke OJK, ke perbankan, juga ke PPATK. Lalu kemudian dari teman-teman yang mengurusi transaksi keuangan,” ujarnya.
Kemkomdigi, kata, dia, juga bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk menghapuskan baik situs maupun konten judol di platform.
Ia juga mengatakan, akan bekerja sama dengan Kemenko PM untuk menyosialisasikan pesan-pesan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya judol.
“Nah, yang paling penting buat kita berdua hari ini adalah literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa judi online adalah sistem yang harus kita lawan dengan kesadaran,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskanda menyampaikan, korban permainan judi online berpotensi menjadi orang miskin baru.
Sekitar 8,8 juta masayarakat Indonesia yang diketahui terlibat judi online, kata menteri yang biasa disapa Cak Imin ini, berkontrubusi pada kemiskinan di Indonesia.
“Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan, segala macam. Tapi kalau judi online yang paling grassroot, itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat, karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru,” kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (28/11/2024).
Mereka yang menjadi korban, lanjut Cak Imin, akan menambah kaum miskin baru di Indonesia.
Cak Imin khawatir judi online akan memperbanyak orang miskin di tanah air, sementara pemerintah saat ini tengah menggenjot sekuat tenaga kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Mulai dari kemiskinan ekstrem kita atasi, kemiskinan rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Kalau ini tidak kita atasi dari hulu-hilirnya, kita sangat khawatir judi online akan memperbanyak orang miskin di tanah air kita,” katanya
Menurut dia, penanganan dan pengawasan secara digital ada di ranah Komdigi. Namun, dalam menangani judi online, Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan berkolaborasi dengan Komidigi akan menguatkan literasi digital yang ada.
“Nah yang paling penting buat kita berdua hari ini adalah literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat kita. Bahwa judi online adalah penipuan, bahwa judi online adalah sistem yang harus kita lawan dengan kesadaran penuh,” katanya.
Maka nanti, Cak Imin menjelaskan, akan ada pengerahan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Misalnya, ia mencontohkan, meminta pendamping desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kader-kader penggerak pembangunan, hingga pemerintah daerah untuk menjadi aktor-aktor yang bisa memberi sosialisasi dan antisipasi bahaya judi online.
“Dan kita salah satunya adalah agar kampanye melalui digital, pertemuan langsung, sosialisasi, edukasi itu menjadi amat-sangat dibutuhkan, sehingga rakyat paling bawah terutama jangan pernah mau ditipu dengan seolah-olah ada peruntungan, tetapi yang terjadi adalah penipuan,” kata dia
