Scroll untuk baca artikel
BeritaBekasi Raya

DPRD Kabupaten Bekasi Usulkan 3 Nama Calon PJ.Bupati Bekasi, diduga Trobos Aturan

156
×

DPRD Kabupaten Bekasi Usulkan 3 Nama Calon PJ.Bupati Bekasi, diduga Trobos Aturan

Sebarkan artikel ini

Dilakukan hanya melalui rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi tanggal 7 Februari 2023

Ketua Cabang 0907 KB Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar. (Foto: Muh.Bakhtiar)
Ketua Cabang 0907 KB Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar. (Foto: Muh.Bakhtiar)

Triberita.com, Kabupaten Bekasi -Terkait beredarnya surat yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dengan nomor: RT04/360-DPRD tertanggal 28 Februari 2023 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal usulan Calon nama Pejabat (Pj). Bupati Bekasi menjadi kegaduhan di masyarakat. Pasalnya, usulan tersebut dilakukan hanya melalui rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi tanggal 7 Februari 2023 tanpa didahului surat permintaan pergantian dari Kemendagri maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Adapun DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan tiga nama calon pengganti Dani Ramdan sebagai Pj.Bupati Bekasi diantaranya yaitu, Yana Suyatna yang merupakan aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong yang merupakan aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi serta Koswara yang merupakan aktif sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Melihat surat tersebut, Ketua Cabang 0907 KB Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar mengungkapkan, menilai hal tersebut tidak sesuai sehingga menjadi catatan dan perlu dirinya sampaikan sebagai berikut, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan ketentuan.

“Pertama, Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD bersama Pimpinan Fraksi tidak dikenal dalam jenis rapat sebagaimana dimaksud pasal 89, seharusnya Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD,

dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat kelengkapan Dewan, sehingga rapat tersebut bersifat konsultasi tidak mengambil keputusan strategis, mengingat pengusulan nama Pj.Bupati Bekasi merupakan hal yang sangat strategis bagi Kabupaten Bekasi,” ujar pria juga menjabat sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Bekasi ini kepada triberita.com. Pada Senin (13/03/23).

Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka usulan nama Calon Pj.Bupati Bekasi. (Foto: Muh.Bakhtiar)
Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka usulan nama Calon Pj.Bupati Bekasi. (Foto: Muh.Bakhtiar)

Masih kata Toto Iskandar, lalu yang kedua, Penetapan nama calon Pj.Bupati Bekasi dilakukan melalui Berita Acara Rapat, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 93 dan 94, bahwa pengambilan keputusan pengusulan nama Pj.Bupati Bekasi seharusnya melalui Rapat Paripurna dan ditetapkan melalui

Baca Juga :  Viral, Wacana Pembentukan Provinsi Bogor Raya Pisahkan diri dari Provinsi Jabar Tuai Polemik

Peraturan atau Keputusan Pimpinan DPRD.

Yang ketiga, Penetapan nama calon Pj.Bupati Bekasi dilaksanakan tidak transparan, tertutup dan tidak objektif serta tidak akuntabel, baik secara proses yang terkesan terburu-buru tanpa mekanisme yang ditentukan, serta tidak adanya pertimbangan, kriteria, parameter, variable dan prestasi kenapa ketiga nama tersebut yang diusulkan, serta DPRD tidak memberikan informasi secara luas kepada public atau masyarakat, sehingga terkesan bersifat rahasia.

Yang keempat, Pengusulan nama calon Pj.Bupati Bekasi disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, seharusnya surat tersebut disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan memiliki kewenangan pembinaan umum dan teknis kepada pemerintah daerah.

Dan yang kelima, Peraturan Perundang-undangan yaitu PP No 12 Tahun 2017 dan PP No 12 Tahun 2018 yang dijadikan dasar dalam pembahasan pengusulan nama calon Pj.Bupati Bekasi, justru secara faktual malah dilanggar baik dalam aspek mekanisme, prosedur dan subtansi usulan.

“Proses evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi tidak dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan tugas utama Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terkesan mengabaikan berbagai prestasi yang telah ditorehkan dan peningkatan serta perbaikan kinerja yang sedang berlangsung secara berkesinambungan, seperti halnya pada periode pertama Pj.Bupati Bekasi Dani Ramdan telah berhasil dalam penanganan dan pengendalian Coviid-19 di Kabupaten Bekasi,” kata Toto Iskandar.

Toto Iskandar mengatakan, melihat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi saat ini sedang meningkatkan manajemen pegawai dengan pendekatan sistem merit dan pengembangan talent pool pegawai. Pelaksanaan assessment merupakan pondasi awal dalam pembangunan sistem merit dan talent pool. Hasil assessment bukan satu-satunya pertimbangan akan tetapi menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan karier pegawai, seperti perilaku kinerja, integritas,

Baca Juga :  Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur Meninggal Dunia Setelah Tertabrak Kereta di Jatinegara

kualifikasi, dan lain-lain.

“Dan hal tersebut telah menjadi bahan pertimbangan Tim Penilai Kinerja dalam menyusun rencana suksesi dan mutasi pegawai. Proses mutasi dan promosi pegawai telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, hal tersebut ditandai dengan hasil rekomendasi yang diterbitkan oleh Instansi terkait seperti Komisi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendagri,” bebernya.

Lanjut Toto Iskandar, banyak hasil capaian prestasi Pemerintah Daerah pada kepemimpinan Dani Ramdan bersama DPRD telah menetapkan APBD Perubahan 2022 dan APBD Tahun 2023 tepat waktu, Berbagai pembangunan selama tahun 2022 telah dilaksanakan dan diselesaikan serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi telah meraih 41 (Empat Puluh Satu) penghargaan ditingkat Nasional dan Provinsi selama Tahun 2022 dan Pertama kali dalam sejarah, Kabupaten Bekasi meraih juara Umum Porprov dan Peparda Jawa barat Tahun 2022 serta Yang terbaru kepemimpinan Dani Ramdan telah terus berupaya melaksanakan berbagai agenda pembangunan baik yang pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD 2023 maupun upaya kedepan di tahun 2024 dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.

Toto Iskandar juga menjelaskan, terkait program strategis lainnya yg sedang dirintis dan saya sebagai masyarakat bangga diantaranya yaitu, pertama, Penataan manajeman persampahan dengan prioritas pertama transformasi TPA Burangkeng dari tempat pembuangan akhir sampah menjadi tempat pengolahan sampah berkelanjutan bekerjasama dengan sektor swasta.

Kedua, Perubahan status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi PDAM Tirta Bhagasasi menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), sehingga berpeluang mendapatkan kontrak kerjasama dengan perbankan untuk pembangunan pusat-pusat pengolah air bersih dan jaringan perpipaan baru senilai Rp.1 Triliun lebih.

Baca Juga :  17 September Seleksi CPNS Tahun 2023 Dibuka, Berikut Cara Daftar Dan Syaratnya

Ketiga, Peningkatan kesejahteraan para Perangkat Desa, Non ASN Pemda, dan para pekerja rentan (buruh tani, pekerja sektor informal, dan pekerja pelayanan sosial seperti marbot masjid, amil jenazah, guru ngaji, dan lain-lain) melalui pemberian 4 jaminan sosial yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, santunan kematian, dan tabungan hari tua.

Keempat, Transformasi digital layanan publik diawali dg peluncuran toko daring BEBELI, E-Katalog lokal, digitalisasi layanan perizinan, pembayaran pajak dan retribusi daerah serta layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Kelima, Penerapan aplikasi Data Desa atau Kelurahan Presisi (monografi desa digital) di seluruh Desa dan Kelurahan.

“Dan yang terakhir yaitu menurut saya yang keenam, penguatan budaya tangguh bencana melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan multistakeholders (pentahelix) di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan,” pungkasnya.

Facebook Comments
Example 120x600