Triberita.com | Subang Jabar – Polemik Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Batusari, Kecamatan Dawuan, kini resmi memasuki ranah hukum. Didampingi lembaga swadaya masyarakat, pihak bakal calon yang merasa dirugikan melaporkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum panitia ke Polres Subang.
Agus, selaku pendamping pihak korban, menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil untuk merespons kerugian yang dialami kliennya dalam proses seleksi PAW. Pihaknya mendesak pihak kepolisian untuk bertindak tegas atas ketidakberesan yang terjadi di Desa Batusari.
Ketua Organisasi NKRI, Anton Nugraha, mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah diterima dengan baik oleh pihak kepolisian.
“Alhamdulillah barusan diterima baik oleh penyidik dan ada 27 pertanyaan yang diajukan. Pelaporan yang barusan kita layangkan adalah terkait dugaan adanya pungli oleh oknum panitia,” tegas Anton. Ia berharap kasus ini segera dituntaskan hingga ke akar-akarnya.
Respon Ketua BPD Asep Caswan
Menanggapi isu yang berkembang, Ketua BPD Batusari, Asep Caswan, memberikan pernyataan tegas terkait integritas proses PAW. Meskipun ia mengklaim bahwa pembentukan panitia sudah sesuai prosedur melalui sosialisasi di 7 RW, ia menyatakan kesiapannya untuk mendukung penegakan hukum jika ditemukan bukti pelanggaran.
Asep menegaskan bahwa dirinya siap menjadi saksi dan membantu membongkar kasus jika benar-benar terjadi praktik pungli di lapangan.
“Kalau memang akurat terbukti itu harus (ditindak). Saya siap membantu membongkar kasus ini,” ujar Asep Caswan dalam sebuah wawancara klarifikasi.
