Triberita.com | Serang Banten – Gubernur Banten Andra Soni, berjanji menyelesaikan persoalan percaloan tenaga kerja dan akan menindak tegas praktik tersebut karena percaloan adalah kejahatahan yang harus dihilangkan.
Andra Soni meminta partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berperan melaporkan jika melihat praktik percaloan tenaga kerja.
“Percaloan itu, adalah kejahatan. Kami bersama Bapak Kapolda Banten sepakat untuk bersama-sama akan menindak, siapapun yang terlibat,” ungkapnya.
Hal itu disampaikan Andra Soni, saat menghadiri May Day 2026 yang dilaksanakan oleh Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, pada Minggu (3/5/2026) kemarin.
Kegiatan May Day ini, dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, jajaran Pejabat Utama Polda Banten, Kapolres Serang, perwakilan Danrem 064/Maulana Yusuf melalui Dandim 0602/Serang Kolonel Arm Oke Kistianto, Ketua DPK Apindo Kabupaten Serang Agus Supriadi, serta ratusan buruh dan tokoh masyarakat.
Menurut Andra Soni, percaloan tenaga kerja, menjadi tantangan khususnya dalam pembuktian. Tapi, praktik itu menjadi isu yang kerap muncul di tengah masyarakat.
Andra Soni mengatakan, bagi seluruh masyarakat, jika menemukan percaloan untuk segera melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera dilakukan penindakan. Aduan dari masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti.
Andra Soni ingin, baik itu Polda Banten dan Forkopimda, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Banten dalam memperoleh kesempatan kerja yang baik dan layak.
Praktik percaloan harus dihentikan, meskipun praktiknya tidak berdiri sendiri, diduga melibatkan banyak pihak.
“Ibu Bupati, sudah membentuk Satgas. Kami juga di Provinsi sudah membentuk desk ketenagakerjaan yang di dalamnya ada Kapolda juga,” katanya.
Selain percaloan, Andra Soni juga berkomitmen untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada saat peringatan puncak May Day di Jakarta.
“Tentunya, rekomendasi itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah berharap, kondisi iklim industri dan tenaga kerja yang terjaga bisa menarik investasi datang dan meningkatkan serapan tenaga kerja.
“Kami sudah ada SK Satgas Pungli dan sudah ada beberapa kita tindak. Ke depan ini, harus terus digalakkan untuk meminimalisir percaloan pada saat perekrutan tenaga kerja. Saya minta pengawasan kepada seluruh masyarakat,” katanya.
Sementara Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dalam sambutannya menegaskan, bahwa peringatan May Day merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi para pekerja dalam mendorong pembangunan nasional.
Menurut Hengki, buruh memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peringatan Hari Buruh Internasional ini, menjadi momentum untuk menghargai kerja keras para pekerja. Buruh tidak hanya bagian dari proses produksi, tetapi juga kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa,” ujar Hengki.
Ia juga menekankan, pentingnya sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.
Semangat solidaritas yang ditunjukkan dalam peringatan May Day, kata dia, menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas daerah.
Selain itu, Kapolda mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kedewasaan semua elemen dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini secara tertib, aman, dan penuh kekeluargaan. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun Banten yang damai dan produktif,” katanya.
Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saefullah pada kesempatan itu menyampaikan, pihaknya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk serius melakukan tindakan terhadap praktik percaloan dan pungli yang kerap terjadi pada saat rekrutmen tenaga kerja di sejumlah industri.
Praktik ini, meresahkan dan sudah berlangsung cukup lama baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.
“Kepada masing-masing kepala daerah untuk serius melakukan penindakan. Mereka ada di banyak sektor industri,” ujar Asep.
