Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah dan DPRD, khususnya terkait kewajiban penyampaian laporan perkembangan (progress report) setiap satu bulan sekali.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Asep Surya Atmaja,Asda l atas nama Sekretaris Daerah Endin Samsudin, serta DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan laporan berkala kepada perwakilan mahasiswa setiap satu bulan sekali.
Ketua Umum HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada kejelasan jadwal pertemuan lanjutan, meskipun sudah satu bulan sejak aksi mahasiswa dilakukan.
“Seharusnya ada pertemuan rutin setiap bulan untuk membahas progres. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan, padahal itu bagian dari komitmen bersama,” ujarnya.
Menanggapi isu yang berkembang terkait pertemuan dengan Plt Bupati Bekasi, Adhil juga meluruskan bahwa tidak ada agenda tersembunyi dalam pertemuan tersebut.
“Pertemuan itu tidak dilakukan di ruang tertutup. Bahkan saat itu Plt Bupati juga sedang menunggu agenda lain yang dihadiri pegiat media sosial. Artinya, kami tidak memiliki hidden agenda seperti yang diberitakan, apalagi terkait positioning jabatan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Plt Bupati sempat meminta pandangan mahasiswa terkait rencana pembentukan satgas atau tim peningkatan PAD. Namun, menurut Adhil, hal itu bukan bagian dari tuntutan mahasiswa saat aksi.
“Kami hanya dimintai tanggapan. Karena itu bukan bagian dari tuntutan kami dan kami merasa belum memiliki kapasitas yang cukup, kami memilih untuk tidak memberikan pandangan. Tapi kami tetap berkomitmen untuk mempelajari hal tersebut dari berbagai sudut pandang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adhil menambahkan bahwa tujuan utama pertemuan tersebut adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menghadapi dialog lanjutan dengan mahasiswa.
“Kami ingin pemerintah dan DPRD juga mempersiapkan jawaban atas tuntutan yang akan kami bahas nanti. Di sisi lain, kami juga sudah menyiapkan draft rekomendasi kebijakan di beberapa sektor, yang tentunya harus disinergikan dengan aturan yang sudah ada, namun belum berjalan maksimal,” pungkasnya.
HMI berharap komunikasi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan DPRD dapat berjalan lebih terbuka dan konsisten, guna memastikan setiap kesepakatan yang telah dibuat benar-benar direalisasikan.
