Triberita.com | Jakarta – Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus meminta, Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan operasi intelijen terpadu, menjelang Pilkada serentak 2024.
Hal ini ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2024, kemarin di Jakarta.
“Operasi ini perlu dilakukan agar tercipta early warning system. Sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal,” ujar Lodewijk.
“Pilkada ini menjadi lebih strategis, karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” sambung Lodewijk.
Lodewijk ingin pilkada kali ini tidak menimbulkan konflik, agar program pemerintah bisa tetap berjalan. Dia berharap penyelenggara dan seluruh stakeholder terkait, memonitor langsung proses pilkada ke lapangan.
“Kami berharap, dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan. BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu, agar terciptanya early warning system,” kata Lodewijk dalam keterangan yang dibagikan Humas Kemenko Polhukam,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada pemetaan terkait tingkat kerawanan masing-masing daerah pada saat pelaksanaan Pilkada 2024.
Setidaknya, ada tiga kategori tingkat kerawanan, yaitu rawan tinggi, rawan sedang dan rawan rendah. Nantinya, perhatian yang diberikan untuk masing-masing daerah, akan menyesuaikan dengan tingkat kerawanannya.
Lodewijk pun mencontohkan Papua, dimana punya empat provinsi yang masuk ke dalam kategori daerah rawan tinggi karena adanya permasalahan sosial.
“Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” ujar Lodewijk.
Selain soal keamanan, Lodewijk juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengawasi masalah lain, seperti partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak menyebar hoaks, serta menjaga netralitas ASN, TNI/Polri.
Menurutnya, netralitas menjadi hal penting untuk penyelenggaraan pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir,” kata Wamenko Polkam.
Kemudian, akan ada kunjungan ke lapangan untuk melihat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman.
“Kita akan mengecek di lapangan, kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” terangnya.
