Triberita.com, Serang Banten – Saat ini, menjelang rotasi jabatan di Pemprov Banten, potensi adanya praktik jual beli jabatan dinilai tinggi.
Karenanya sejumlah pihak harus waspada menjelang rotasi jabatan di Pemprov Banten ini, khususnya terhadap potensi jual beli jabatan.
Terlebih informasi yang berkembang, bahwa rotasi tersebut akan dilakukan dalam hitungan hari. Karenanya, menjelang rotasi jabatan di Pemprov Banten, semua pihak diminta waspada akan praktik jual beli jabatan.
Kabar bakal adanya rotasi jabatan dilingkungan Pemprov Banten, memang tengah hangat jadi perbincangan publik.
Bahkan, informasi yang dihimpun Triberita.com, rotasi jabatan di Pemprov Banten, dilakukan dalam waktu dekat ini.
Dalam prosesnya, Pengamat Kebijakan Publik Harits Hijrah Wicaksana menilai, rotasi jabatan rawan terjadi jual beli jabatan.
“Ini bukan rahasia umum lagi, ketika ingin mendapat jabatan misalnya, rekom dari pejabat diatasnya, atau bekapannya siap, atau bahkan disinyalir ada sekian jabatan yang ada barter politik, atau barter kepentingan, atau yang membeli jabatan itu,” ujar Harits Hijrah Wicaksana.
Bahkan Harits Hijrah Wicaksana mengisyaratkan, bahwa ada harga tertentu untuk bisa menempati jabatan tertentu.
“Ada harganya,” katanya, seraya berharap pengamatannya tersebut tidak terjadi dalam rotasi jabatan yang kabarnya bakal segera berlangsung di Pemprov Banten.
Namun Harits Hijrah Wicaksana tetap meyakini, bahwa secara umum, proses rotasi dalam birokrasi ada potensi hal itu terjadi.
Meski demikian lanjut Harits Hijrah Wicaksana, jika pejabat ditanya kebenaran adanya jual beli jabatan, tidak mungkin mengaku atau membenarkan hal itu.
“Kalau ditanya engga mungkin ngaku, mereka yang merasakan. Saya meyakini ada di lingkungan birokrasi,” tegas Harits Hijrah Wicaksana.
Disisi lain, disamping kabar akan adanya rotasi jabatan dilingkungan Pemprov Banten. Dua jabatan eselon II di Pemprov Banten bakal kosong dalam waktu dekat ini, lantaran ditinggal pensiun.
Yakni, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banten Ade Ariyanto pensiun (1/3/2023).
Disusul Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Opar Sohari pensiun (1/4/ 2023).
Selain itu, sebagaimana diberitakan Triberita.com sebelumnya, Jabatan M Tranggono sebagai Pj Sekda Banten, telah habis pada Kamis (23/2/2023) lalu.
Hal itu jika merujuk pada M Tranggono, dilantik Pj Gubernur Banten dengan SK Gubernur Banten nomor 821/KEP. 076-BKD/2022 tanggal 23 Mei 2022.
Terkait hal itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga mengaku, telah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Itu nanti semua proses konsultasi ke pusat (Kemendagri),” katanya, di KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
Kata Al Muktabar, bahwa untuk menentukan penempatan jabatan Sekda Banten setelah dijabat M Tranggono selama 9 bulan, tidak bisa ditentukan secara tunggal.
Terkait hal itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga mengaku, telah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Itu nanti semua proses konsultasi ke pusat (Kemendagri),” katanya.
Kata Al Muktabar, bahwa untuk menentukan penempatan jabatan Sekda Banten setelah dijabat M Tranggono selama 9 bulan, tidak bisa ditentukan secara tunggal.
Artinya harus melalui persetujuan Kemendagri RI.“Jadi otoritas itu tidak sendiri, dipunyai oleh Gubernur nanti kita melakukan perkonsultasian.
Dengan demikian jabatan M Tranggono harus diganti oleh pejabat yang baru atau diteruskan atau diperpanjang tergantung rekomendasi yang dikeluarkan Kemendagri RI. “Nanti kita lihat apa rekomendasinya,” katanya.
