.Triberita.com | Subang – Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Subang Jawa Barat, Heri Sopandi sebagai pelapor dan dr Maxi sebagai pihak yang diduga terlibat, semakin menuai kritik.
Kritik dilontarkan, salah satunya dari kalangan legislatif. H Endang Kosasi, Anggota DPRD Subang dari Fraksi Nasdem, yang menilai langkah pelaporan dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Heri Sopandi dan Bupati Subang, sebagai tindakan yang terlalu reaktif dan justru menciptakan kepanikan serta kegaduhan di ruang publik.
Sorotan pada Keterlibatan dr Maxi
H Endang Kosasi mempertanyakan dasar pelaporan terhadap dr Maxi. Ia menekankan bahwa dr Maxi tidak mengeluarkan pernyataan resmi (statement atau berita) yang menuduh Heri Sopandi atau Bupati.
”Dokter Maxi itu kan dia itu tidak membuat statement atau berita kan? … Terus, ketika tiba-tiba Heri Sopandi klarifikasi, kalau menurut saya memang enggak usah klarifikasi lah. Abaikan aja,” ujar H. Endang.
Anggota dewan ini menilai, seharusnya pejabat publik, khususnya Kepala Dinas, bisa menciptakan suasana kondusif dan tidak gampang “baperan” (terlalu sensitif) terhadap riak-riak informasi.
Kegaduhan Ciptaan Pejabat Aktif
H. Endang mengkritik keras langkah pelaporan yang dinilainya terburu-buru dan tanpa bukti kuat. Ia meminta Heri Sopandi untuk membuktikan secara tuntas tuduhan pencemaran nama baik tersebut.
”Ya ini kan seharusnya jangan membuat kegaduhan lah yang namanya Kepala Dinas itu harus bisa membuat suasana kondusif. Ketika dia sudah melaporkan orang, ya silakan saya buktikan tentang kesalahan orang itu, tentang pencemaran nama baiknya itu,” tegasnya.
Menurut H Endang, tindakan reaktif dari pejabat, termasuk laporan ke Polres dan klarifikasi Bupati, justru menciptakan persepsi negatif dan menimbulkan kecurigaan di mata masyarakat dan Aparat Penegak Hukum (APH), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Akhirnya buat orang semakin curiga. [Seolah-olah] itu kan bukti seolah-olah satu kepanikan,” tambahnya.
Posisi Diam dr Maxi dan Bukti Chat WhatsApp
H Endang juga menyoroti sikap dr Maxi yang memilih diam dan tidak reaktif. Menurutnya, sikap diam dr Maxi saat ini justru merupakan strategi.
Saat dikonfirmasi, dr Maxi mengakui memiliki bukti chat (percakapan/obrolan) terkait dugaan kasus. Namun ia juga menyadari sulitnya mendapatkan bukti fisik berupa transfer uang.
”Kalau bukti chat-chatan sih ada. Tetapi kalau bukti untuk duit mah, ya siapapun. Ketika pejabat diminta duit, enggak ada lah bukti duit,” jelas H Endang menirukan percakapannya dengan dr Maxi.
Tantangan untuk APH dan Riwayat Heri Sopandi
H. Endang Kosasi mendesak APH, khususnya kepolisian, untuk bekerja secara maksimal dan membuktikan kepada masyarakat apakah dr Maxi benar-benar bersalah. Ia mengingatkan bahwa pelaporan saat ini terkesan tidak jelas.
Anggota dewan tersebut juga menyinggung rekam jejak Heri Sopandi yang disebutnya sudah diketahui oleh APH dan KPK, merujuk pada kasus-kasus sebelumnya.
”Kalau rekam jejak, kalau para penegak hukum itu udah tahu lah gitu kan. Tentang bagaimana, tentang integritas dia itu udah APH atau KPK udah tahu. Heri Sopandi database-nya sudah ada,” pungkasnya.
Harapan H. Endang adalah agar APH dapat membuktikan secara nyata kesalahan dr Maxi, sehingga kasus ini tidak menjadi “api di dalam sekam” yang sewaktu-waktu dapat “meledak.”
