Triberita.com -Pernyatan sikap Petani Kabupaten Bekasi dengan kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo didampingi oleh Asisten Daerah (Asda) 1 Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mariati di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya (05/02/2023) lalu.
Pasalnya, Menteri Pertanian berjanji akan membantu para petani dalam
meningkatkan kualitas produksi padi untuk mendorong ketahanan pangan Nasional. Janji yang digembar gemborkan Menteri Pertanian tersebut tidak terealisasi (janji palsu).
Petani Muda Kabupaten Bekasi, Muhamad Fauzi mengatakan, sekitar 1 bulan Kabupaten Bekasi dilanda cuaca ekstrim yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir berdampak pada sejumlah sektor, salah satunya adalah pertanian dengan tanaman padi yang terendam air antara 40-80 Cm.
Pada peristiwa tersebut, melalui data yang dihimpun triberita.com dari berbagai sumber, tercatat ada sekitar 20.000 hectare sawah yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Bekasi.
“Berdasarkan lapangan mayoritas usia tanam padi dipersawahan berkisar antara 15-30 hari Usia Tanam, Banjir terparah seperti di Kecamatan Pebayuran, Sukatani, Kedungwaringin,
Sukakarya, Cabangbungin, Babelan, Tambelang dan Sukawangi. Otomatis kerugian petani semakin banyak karena mengulang Masa pembenihan dan mengulang juga masa tanam/nandur,” kata Muhamad Fauzi kepada triberita.com, Rabu (22/3/23).
Fauzi menyebut, Kementerian Pertanian melalui Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomer:219/HK.310/C/11/2022 mengeluarkan program Bantuan Benih Padi dan Jagung Pada tahun 2023.
Kendati itu, sudah 3 (tiga) Minggu lebih bantuan bencana banjir terhadap lahan pertanian sampai saat ini belum terealisasi, artinya Kementerian Pertanian, kata Fauzi, tidak serius untuk memperhatikan nasib para petani di Kabupaten Bekasi sebagai penjaga ketahanan pangan nasional.
“Kementrian tidak serius menangani ketahanan pangan dan tidak perhatikan nasib petani, berarti hanya janji saja, tambahnya.
Ia menilai, petani melihat pemerintah sangat apatis terkait nasibnya yang terus di abaikan, Dikatakan Fauzi kembali, begitupun pemkab Bekasi mengabaikan dan meyepelekan dampak kerugian para petani karena belum ada kinerja yang dilakuakn dengan melihat persoalan nasib petani.
“Presiden RI menyatakan “Prioritas Ketahanan Pangan Nasional”, namun aparatur negara tidak bekerja secara maksimal, tegaa Fauzi dengan nada kesal.
Pihaknya menyinggung, melihat kondisi seperti ini membuat tingkat ketidak kepercayaan petani terhadap emerintah. Fauzi menegaskan, Menteri Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Bekasi karena tidak Bertanggungjawab mengurusi Nasib Rakyatnya khususnya para Petani.
“Maka dengan ini kami petani Kabupaten Bekasi menyatakan sikap. “GANTI MENTERI PERTANIAN RI” Karena tidak mampu menangani nasib para petani dan pertanian, tidak percaya dengan Pemkab Bekasi karena sudah tidak bertanggungjawab atas nasib petani yang terdampak banjir. Tidak mampu menjawab program ketahanan pangan nasional, karena nasib petani selalu di abaikan, wujudkan Pancasila Sila ke-5,” tandasnya.
