Triberita.com | Kabupaten Subang – Dalam menghadapi tantangan dunia yang akan mendatang, faktor ekonomi, hukum maupun pertahanan negara bukan lagi faktor utamanya, melainkan pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan faktor penggerak sumber daya manusia yang dapat berkontribusi memajukan ketertinggalan Indonesia ini.
Menurut data yang dirilis Lia dari wordtop20, pada tahun 2023, tingkat pendidikan di Indonesia berada di peringkat ke-67 dari 203 negara di dunia. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66, dan Serbia pada peringkat ke-68.
Hal ini mengartikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih belum memadai dan cukup memperhatikan, dampaknya yakni rendahnya sumber daya manusia dan rendahnya daya saing yang dimiliki oleh Indonesia.
Pada dasarnya, setiap masyarakat berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan mudah untuk di jangkau, faktor ekonomi, sosial, geografis serta ketidakmerataan akses pendidikan masih menjadi faktor penghambat hingga saat ini.
Masyarakat menanyakan peran pemerintah dalam masalah ini, namun tidak bisa di hindari fakta bahwa pemerintah sudah mencoba memberikan upaya 3t (terdepan, terpencil, dan tertinggal) walaupun belum mengatasi permasalahan ini dengan baik.
Sistem pendidikan di daerah pelosok seringkali mengalami ketertinggalan, masih banyak sekali sekolah yang memiliki tempat pembelajaran yang tidak layak untuk digunakan. Kesulitan akses perjalanan seperti harus menyebrangi jembatan, melewati tanah merah yang tergenang air, bahkan ruangan kelas yang tergenang banjir sudah sering mereka rasakan.
Kemiskinan, menjadi salah satu faktor utama yang sangat bisa di rasakan di daerah pelosok, masyarakat yang memiliki ekonomi rendah cenderung menyampingkan pentingnya pendidikan, keadaan tersebut menyebabkan banyak sekali sekolah di daerah pelosok yang tertinggal jika di bandingkan dengan sekolah di kota-kota besar.
Misalkan, kasus anak yang tidak sekolah ( Ats ) di kabupaten Subang, sangat tinggi menurut data dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Subang mencatat sebanyak 21.000 orang anak tidak sekolah yang berusia 7 – 18 tahun, dan yang paling tinggi di Pantura, Ats merupakan anak berusia 7 – 18 tahun, pada tahun 2023 yang paling tinggi berada di Pantura dan kasusnya merata hingga dari usia SD, SMP, dan SMA
Perbedaan yang signifikan pada jumlah anak yang tidak sekolah di daerah ini membuktikan bahwa kurangnya minat masyarakat dalam menempuh pendidikan yang tinggi. Pada faktanya, masih banyak sekali generasi muda pada daerah ini yang acuh terhadap pendidikan dan memaksakan bekerja di usia yang belum cukup, bahkan menormalisasikan pernikahan pada usia 12 tahun.
Opini
Penulis : Iqbal Maulana
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Subang
Kemudian, bagaimana pemerintah akan menyelesaikan masalah ini ?
Di sini peran pemerintah dalam mengulurkan tangannya sangat di butuhkan. Solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan pendanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak begitu dirasakan. Seharusnya, pemerintah dapat memperhatikan bahwa anggaran tersebut sudah tersebar merata sampai ke daerah tersebut, dan memantau penggunaan anggaran yang telah di berikan.
Selain itu sosialisasi langsung daerah tersebut dengan menekankan urgensi pendidikan, memperbaiki kualitas guru, dan sarana prasarana di sekolah menjadi solusi efektif untuk di lakukan kedepannya.
Menciptakan tingkat pendidikan yang merata, merupakan langkah pertama dalam membentuk generasinya yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi
