Triberita.com | Subang Jabar – Gelombang kritik tajam menghantam Pemerintah Kabupaten Subang. Dua tokoh aktivis vokal, Dadang Gondrong Petir (Pejuang Titipan Rakyat) bersama Dedi Bule (LSM Dobrak), secara terbuka melayangkan kritik pedas terhadap tahun kepemimpinan Bupati Subang, Reynaldi. Mereka menilai Subang saat ini berada dalam kondisi “darurat” di berbagai sektor vital.
Raport Merah di Berbagai Lini
Dalam pernyataannya, Dadang dan Dedi menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani masalah fundamental yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Beberapa poin krusial yang ditegaskan meliputi:
– Darurat Sosial & Lingkungan:
Maraknya peredaran miras, penyalahgunaan narkoba, serta karut-marut pengelolaan sampah yang tak kunjung usai.
– Kegagalan Infrastruktur: Sorotan tajam tertuju pada kasus TPA Jalupang dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang dinilai tidak terarah dan terkesan dibiarkan rusak.
– Kebocoran Anggaran: Indikasi adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja birokrasi yang dianggap buruk.
Pertanyaan Besar: Dimana Bupati Reynaldi?
Salah satu momen yang memicu qkecurigaan publik adalah absennya Bupati Reynaldi dalam konferensi pers (Preskom) di Polres Subang baru-baru ini. Meski seluruh unsur Forkopimda hadir lengkap, posisi Bupati justru diwakilkan oleh Wakil Bupati.
”Kenapa Bupati tidak hadir saat momen krusial di Polres? Jika semua pimpinan daerah hadir, kehadiran Bupati adalah simbol komitmen. Kenapa harus diwakilkan?” ujar Dedi Bule mempertanyakan transparansi kepemimpinan daerah.
Skandal Ketenagakerjaan dan Pelecehan Seksual
Kritik juga merambah ke sektor industri. Isu mengenai kinerja tenaga kerja asal NTT serta kasus dugaan pelecehan seksual di PT Matsuoka menjadi noktah hitam dalam perlindungan tenaga kerja di Subang. Pemerintah daerah dianggap gagal memberikan jaminan keamanan dan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan di wilayahnya.
WTP Ditengah Temuan Signifikan BPK
Hal yang paling mengejutkan adalah, kontradiksi pada sektor audit keuangan. Meski Kabupaten Subang mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025, para aktivis mengungkap adanya temuan BPK yang sangat signifikan dan berjumlah banyak.
Hal ini memicu pertanyaan besar: Bagaimana mungkin predikat WTP bisa diraih jika temuan pelanggaran administratif maupun anggaran oleh BPK masih menumpuk? Dadang Gondrong Petir menegaskan bahwa rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar opini di atas kertas.
