Triberita.com – Kabupaten Bekasi – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Suryatmajan, mengeluarkan pernyataan tegas kepada seluruh Kepala Dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait praktik pengadaan proyek.
Dalam arahannya, ia secara jelas melarang adanya praktik setoran fee sebesar 10 persen dalam setiap kegiatan proyek. Hal itu disampaikan pada saat ketemu triberita.com. Senen. (13/04/26).
Kata dia, kebiasaan tersebut tidak boleh lagi terjadi karena berpotensi merusak tata kelola pemerintahan dan mencederai prinsip transparansi.
“Tidak boleh ada lagi setoran fee 10 persen dalam proyek. Semua harus berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Plt Bupati juga meminta agar seluruh kegiatan tender proyek dibuka secara transparan dan dapat diakses oleh umum. Ia menekankan pentingnya sistem pengadaan yang adil dan kompetitif, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang sama.
“Kegiatan tender harus terbuka untuk umum, tidak boleh ada praktik yang mengarah pada pengondisian pemenang,” ujarnya.
Selain itu, Asep juga mengingatkan agar para kepala dinas teknis lebih memperhatikan keberadaan pemborong lokal. Menurutnya, pelaku usaha lokal harus diberikan ruang untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Kita juga harus peduli dengan pemborong lokal. Berikan kesempatan yang adil agar mereka bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Arahan tersebut disampaikan sebagai upaya memperbaiki tata kelola proyek pemerintah agar lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan mampu membangun sistem pengadaan yang profesional serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah.
