Scroll untuk baca artikel
BeritaJakarta RayaNasionalNews

Putusan MKMK: Terbukti Langgar Etik Berat, Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK

110
×

Putusan MKMK: Terbukti Langgar Etik Berat, Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK

Sebarkan artikel ini
Putusan MKMK: Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) (foto: intagram @mahkamahkonstitusi)
Putusan MKMK: Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) (foto: intagram @mahkamahkonstitusi)

Triberita.com | Jakarta,- Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) imbas dari putusan batas usia capres cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menilai, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat.

Anwar Usman disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan putusan batas usia capres-cawapres. Selain itu, tidak seharusnya Anwar melibatkan diri dalam putusan tersebut, mengingat karena berpotensi akan terjadi konflik kepentingan.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11/2023), petang.

Jimly mengatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, yakni Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

“Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2×24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

Selain itu, Jimly menegaskan bahwa Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Lebih lanjut, Anwar juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mendatang.

“Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan,” ucap Jimly.

Atas putusan Majelis Kehormatan tersebut, terdapat pendapat berbeda (“dissenting opinion”), yaitu dari anggota MKMK Bintan R. Saragih.

Facebook Comments
Example 120x600