Triberita.com | Subang Jabar – Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang mengklaim skema sewa armada pihak ketiga lebih efisien, namun realita di lapangan menunjukkan persoalan sampah di wilayah perkotaan masih menjadi keluhan serius warga.
Tumpukan sampah yang tak kunjung terangkut, beradu dengan kondisi akses menuju TPA Jalupang yang kini disebut sudah sangat sulit dilalui, terutama saat musim penghujan.
Irwan, Kabid Pengelolaan Sampah DLH Subang, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025 dan 2026, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp1,6 hingga Rp1,8 miliar untuk menyewa armada melalui sistem e-katalog. Strategi ini awalnya dianggap menguntungkan karena sistem pembayaran berdasarkan “ritasi” atau volume sampah, bukan kontrak harian.
”Secara kalkulasi, kalau sewa itu sudah satu paket (include). Tidak perlu pusing biaya supir, BBM, dan pemeliharaan (maintenance),” ujar Irwan.
Ia menambahkan, bahwa satu unit tronton sewaan memiliki kapasitas hingga 24 kubik, setara dengan empat unit truk kecil milik DLH.
Namun, klaim efisiensi tersebut tampak kontras dengan tumpukan sampah yang masih “berkeliaran” di sudut-sudut Kota Subang. Pihak DLH berdalih bahwa kemacetan distribusi terjadi bukan karena kurangnya pengangkutan, melainkan faktor infrastruktur jalan menuju TPA Jalupang yang hancur total.
”Akses jalan bisa dilihat sendiri, hancur. Apalagi kalau hujan, sudah repot. Terjadi penumpukan karena armada sering tertahan (stuck) di jalan dan tidak bisa langsung pulang setelah mengirim sampah,” ungkapnya membela diri.
Kondisi jalan yang buruk sejak tahun 2021 ini, menjadi tembok besar bagi efisiensi yang dijanjikan. Di satu sisi, anggaran miliaran rupiah telah digelontorkan untuk menyewa kendaraan besar, namun di sisi lain, infrastruktur jalan yang tidak memadai membuat armada tersebut kesulitan beroperasi secara maksimal.
Akibatnya, warga Subang tetap harus menelan pil pahit menghadapi aroma tidak sedap dari sampah yang telat terangkut di lingkungan mereka.
