Triberita.com | Serang Banten – Tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Tarif Opsen PKB dan BBNKB tahun 2025 tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Diketahui, sesuai amanat regulasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perda Pajak dan Retribusi Daerah, pajak opsen baik PKB dan BBNKB sudah masuk dalam pajak kabupaten/kota.
Kepala Bapenda Kota Serang W Hari Pamungkas mengaku, besaran PKB/BBNKB tahun pertama ini tidak boleh lebih besar dari tahun sebelumnya.
Hal itu, kata dia, dilakukan untuk meminimalisir gejolak penolakan, terutama pada kenaikan PPN 12 persen yang sempat ditolak masyarakat.
“Sehingga dilakukan relaksasi berupa pengurangan besaran untuk Opsen PKB dan BBNKB melalui diskon,” ujar Hari.
Relaksasi itu akan berlaku hanya tahun 2025 saja.
“Besarannya diatur oleh Pergub terhadap pajak pokoknya. Ada relaksasi yang pasti besarannya tidak boleh lebih dari besaran pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak ditahun sebelumnya,” ucap Hari.
Hari mengaku, terdapat peningkatan pendapatan setelah adanya Opsen PKB dan BBNKB, jika dibandingkan dengan bagi hasil pada tahun sebelumnya.
“Kalau mekanisme bagi hasil hampir Rp100 miliar. Apabila kita berhitung dari data potensi PKB/BBNKB itu untuk hak opsennya kurang lebih di Rp125 miliar dengan rincian dari opsen PKB itu Rp63 miliar dan BBNKB itu Rp62 miliar,” tutur Hari.
Sebelumnya, saat konferensi pers di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (6/1/2025) lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta pada tahun 2025 mengatakan, Tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak menaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Opsen pajak berlaku seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Mulai tanggal 5 Januari 2025, efektif diberlakukan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan jenis Pajak Daerah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan diturunkan bersamaan dengan pemungutan PKB dan BBNKB yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.
Opsen sendiri merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang dan/atau BBNKB terutang.
“Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa besaran tarif PKB yang ditetapkan sebesar 1,2% atau mengalami penurunan sebesar 0,55% dari semula 1,75%, sedangkan tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12% atau mengalami penurunan sebesar 0,5% dari semula 12,5%,” papar A Damenta.
“Namun demikian, atas pengenaan Pokok PKB dan BBNKB sesuai dengan tarif PKB dan BBNKB tersebut selanjutnya dilakukan tambahan pungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yaitu sebesar 66% dari PKB dan BBNKB yang akan menjadi kewajiban pajak yang harus dilunasi oleh masyarakat,” sambungnya.
Meskipun terdapat tambahan pungutan atas Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Provinsi Banten memberikan kebijakan tidak akan adanya penambahan beban pajak bagi masyarakat sebagai wajib pajak.
Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Kebijakan tersebut, lanjut A Damenta, berupa pengurangan Pokok PKB sebesar 12,15% dan pengurangan Pokok BBNKB sebesar 37,25%, sehingga besaran pajak yang dibebankan oleh masyarakat akan tetap sama seperti tahun sebelumnya.
“Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian, dan mendukung perkembangan industri otomotif di Provinsi Banten. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
“Di sisi lain, akan terjadi sinergi pemungutan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB seperti upaya peningkatan pemenuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah serta upaya perluasan layanan pembayaran PKB dan BBNKB,” pungkas A Damenta.
