Triberita.com | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026), terkait dugaan suap fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility/CSR.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi beserta sejumlah pihak lain.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT di wilayah Madiun tersebut. Ia menyebutkan, tim KPK menangkap total 15 orang dalam operasi hari ini.
“Benar, hari ini, Senin (19/1/2025), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa salah satu dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, adalah Maidi. “Salah satunya Wali Kota Madiun,” katanya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari Wali Kota Madiun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.
Pada 11 Januari 2026 lalu, KPK mengungkapkan, OTT tersebut mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
Lima dari delapan orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai di KPP Madya Jakut Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).
Pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan OTT kedua di 2026, dan menangkap Wali Kota Madiun Maidi.
Maidi terpilih dalam Pemilihan Wali Kota 2024 bersama Wakil Wali Kota Bagus F Panuntun. Pasangan ini, diusung oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra.
