Triberita.com | Kota Bekasi – Berorientasi pada percepatan dan pengentasan kemiskinan, Badan Pengurus Pengentasan Kemiskinan atau BP Bakti Taskin Kota Bekasi dibentuk.
Pembentukan Badan BP Taskin ini tertuang dalam surat keputusan Presiden Prabowo Subianto No.163 tahun 2024 yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Untuk itu, pada Minggu (4/5/2025), sejumlah tokoh di Kota Bekasi menggelar acara Pembentukan BP Bakti Taskin, guna membentuk kepengurusan, sekaligus menentukan pengurus dan Ketua yang akan menahkodai BP Bakti Taskin Kota Bekasi priode 2025-2030.
Dalam rapat yang digelar di Aula Kantor RW 13 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan menghasilkan, Anggota DPRD Kota Bekasi, Yadi Hidayat, dari fraksi partai Gerindra, terpilih menjadi Ketua BP Bakti Taskin Kota Bekasi priode 2025-2030, secara aklamasi.
Anis Jalal selalu ketua Formatur dalam sambutannya mengatakan, pembentukan BP Bakti Taskin dan terpilihnya Yadi Hidayat sebagai ketua, atas dasar berbagai pertimbangan. Salah satunya, Yadi Hidayat sebagai putra Asli Bekasi dan juga dinilai sebagai sosok yang mampu dan mempunyai kedekatan dalam menjembatani antara BP Bakti Taskin dengan para tokoh masyarakat dan juga pemerintah di kota Bekasi, Ujarnya.
Anis Jalal, seorang tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan, pembangunan dan kemajuan kota Bekasi ini juga mengattakan, bahwa sebelumnya DPP Bakti Taskin Jawa Barat telah memberikan mandat kepada H Insa Sidarta untuk membentuk BP Bakti Taskin Kota Bekasi.
“Nah dengan dasar surat mandat tersebut, maka dibentuk tim Formatur BP Bakti Taskin. Alhamdulillah, dengan semangat tersebut, makanya hari ini kita dapat melaksanakan rapat umum pembentukan kepengurusan BP Bakti Taskin di kota Bekasi,” jelasnya.
Masih menurut wartawan senior ini, untuk Pembentukan BP Taskin di Kota Bekasi, di samping memilih dan menentukan kepengurusan di kota Bekasi, pada rapat tersebut juga dibentuk kepengurusan BP Bakti Taskin untuk 12 Kecamatan.
“Dan insya Allah, dalam waktu dekat ini juga akan dibentuk di 56 kelurahan yang ada di kota Bekasi,” ujarnya.
Sementara Ketua BP Bakti Taskin Kota Bekasi terpilih, Yadi Hidayat dalam sambutannya mengungkapkan, dirinya bersyukur dengan dibentuknya BP Bakti Taskin di Kota Bekasi, dan mendapat kepercayaan oleh tim formatur untuk menjadi Ketua.
Menurut Yadi Hidayat, untuk Kota Bekasi, berbicara tentang kemiskinan, sebenarnya cukup sulit untuk mendata warga miskin. Pasalnya, Kota Bekasi adalah kota nomor 2 terkaya di Jabar.
“Kota Bekasi di Jawa Barat ini masuk nomor 2 terkaya, jadi mungkin cukup sulit ya dalam pendataan warga miskin,” ucapnya.
Ia menjelaskan, data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS), tidak akurat, banyak warga yang kaya mendapatkan bantuan uang yang seharusnya itu adalah hak untuk warga miskin.
“Kalau kita mengandalkan data dari BPS, itu kurang up date. Ada warga yang saat didata memang miskin, tapi beberapa tahun kemudian, roda perekonomiannya meningkat dan menjadi kaya, tetapi didata tetap warga miskin, sehingga mendapatkan bantuan,” paparnya.
Yadi mengajak masyarakat, khususnya pengurus BP Bakti Taskin kota Bekasi untuk bersama-sama ikut membantu percepatan pengentasan kemiskinan ini.
Yadi Hidayat juga mengajak agar dalam program ini nantinya bantuan tersebut dapat lebih merata dan lebih tepat sasaran.
“Oleh karena itu dengan BP Bakti Taskin, ke depan kita akan melakukan perbaikan agar bantuan untuk orang miskin lebih tepat sasaran. Saya minta do’a, agar bisa amanah dan mampu menjalankan tugas sebagai Ketua BP Bakti Taskin,” jelasnya.
Yadi Hidayat juga menambahkan, dalam kepengurusan ini dirinya akan melibatkan 6 anggota DPRD dari berbagai dapil yang berbeda untuk duduk di dalam kepengurusan BP Bakti Taskin kota Bekasi.
“Pengentasan Kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk kota Bekasi ya kita warga harus siap,” ujar Yadi.
Terkait program dan langkah ke depan setelah terbentuknya BP Bakti Taskin, politisi Partai Gerindra ini mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintahan Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat.
“Karena ini kan baru dibentuk ya, jadi saya akan koordinasi dulu dengan pemerintah, menyesuaikan langkah dan program apa yang akan dilakukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ini,” ujarnya.
