Triberita.com | Subang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang menghadapi tantangan berat setelah Komisi IV DPRD Subang menyoroti rendahnya serapan anggaran dan pemangkasan dana untuk program kesehatan.
Hal ini terungkap dalam audiensi antara Komisi IV dan Dinkes yang berlangsung baru-baru ini.
Usai audiensi, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Maxi, mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja selama satu semester terakhir menunjukkan serapan anggaran yang masih rendah, hanya mencapai 28%.
“Serapan anggaran kami masih rendah, baru 28%. Tapi target kami hingga akhir bulan ini bisa mencapai 50% karena semua program sedang dalam proses realisasi,” ujar Dr. Maxi.
Program Cek Kesehatan Gratis Terancam
Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian adalah “Cek Kesehatan Gratis” (CKG), yang merupakan inisiatif dari pemerintah pusat. Menurut data yang dipaparkan, serapan anggaran untuk program ini baru mencapai 2,5%, jauh dari target akhir tahun yang sebesar 40%.
Dr. Maxi mengakui bahwa rendahnya serapan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
“Informasi mengenai program ini belum sampai ke masyarakat. Kami berharap, hasil evaluasi ini bisa mendorong serapan hingga 50% sampai akhir tahun,” tambahnya.
Pemangkasan Anggaran di Tengah Kebutuhan Mendesak
Di sisi lain, Dinkes menghadapi dilema serius. Meskipun memiliki kebutuhan mendesak untuk program kesehatan, seperti pengadaan rumah singgah dan pengadaan ambulans, anggaran justru mengalami pemangkasan.
“Kebutuhan kami cukup banyak, seperti rumah singgah dan biaya pengadaan ambulans,” kata Dr. Maxi.
“Namun, ada efisiensi anggaran untuk obat dan pencegahan penyakit. Kami berharap dana yang ada tetap bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan prioritas,” sambungnya.
Dr. Maxi menjelaskan bahwa kebutuhan akan rumah singgah sangat krusial, terutama bagi pasien Subang yang harus menjalani pengobatan di luar kota, seperti di Bandung.
“Saat ini, kami masih harus mengontrak rumah singgah hingga bulan Juli. Mudah-mudahan, di anggaran yang sekarang, kita bisa merealisasikan pembelian rumah khusus untuk rumah singgah,” harapnya.
Menurutnya, rumah singgah ini tidak hanya sebatas bangunan, tetapi harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai, seperti tempat tidur yang nyaman, dapur, dan ketersediaan gizi bagi pasien.
“Harapan Bapak Bupati, rumah singgah bukan hanya rumahnya saja, tapi semua kebutuhan pasien, termasuk nutrisi, harus terpenuhi,” pungkas Dr. Maxi.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pentingnya pembangunan WTP (Water Treatment Plant) atau instalasi pengolahan limbah. Hal ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjaga kesehatan lingkungan di fasilitas-fasilitas kesehatan.
