Triberita.com | Subang — Ratusan pemuda Islam dari Gerakan Pemuda Islam (GPI) se-Kabupaten Subang memadati Aula Islamic Center, Senin (10/11/2025).
Dalam acara bertajuk ‘Tsaqofah GPI’ tersebut, Ketua Umum GPI, Diny Khoerudin atau yang akrab disapa Pidi, menyerukan perlawanan tegas terhadap praktik kedholiman dan dugaan gratifikasi di tubuh pemerintahan Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Dihadiri pimpinan cabang dari 30 kecamatan, tokoh adat, dan unsur pemerintahan, Pidi menegaskan bahwa GPI tidak akan berdiam diri menyaksikan moral pemerintahan daerah tercederai oleh dugaan praktik koruptif.
“Kami, Pemuda Islam Subang, siap berdiri di garis depan! Kami lawan segala bentuk kezaliman dan gratifikasi yang menindas rakyat,” ujar Pidi lantang, disambut gemuruh takbir para kader.
Menurutnya, fenomena gratifikasi bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menodai nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.
“Perjuangan ini bukan soal politik, tapi soal nurani. Kami tidak ingin melihat Subang menjadi ladang subur bagi korupsi dan gratifikasi,” tambahnya.
Dukungan Penuh untuk Dr. Maxi
Dalam seruannya, Pidi secara eksplisit menyatakan dukungan penuh kepada Dr. Maxi, sosok yang disebut-sebut berani mengungkap adanya dugaan praktik gratifikasi di pemerintahan Subang. GPI memandang dukungan ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap nilai kejujuran dan keberanian.
“Dr Maxi bukan hanya bicara, tapi bertindak. GPI siap mengawal beliau, karena keberanian seperti itu tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri,” tegas Pidi.
Ia menekankan bahwa pengungkapan praktik kotor di daerah adalah panggilan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda Islam.
Seruan Moral dari Raja Adat
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Suro GPI Subang, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sangga Buana, yang juga dikenal sebagai Raja Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan.
“Subang ini tanah leluhur, tanah warisan yang harus dijaga dengan nilai-nilai kesucian dan kejujuran. Jika moral pejabatnya kotor, maka rusaklah marwah daerah,” ucap Rahyang Evi, menyerukan kebersihan moral pemerintahan.
Bukan Manuver Politik, Tetapi Gerakan Moral
Pidi menegaskan, gerakan GPI ini bukan manuver politik, melainkan seruan moral untuk menegakkan keadilan sosial dan nilai Amar Makruf Nahi Munkar di tanah Parahyangan.
“Kami tidak menunggangi isu, kami berjuang karena nurani. Kalau ada pejabat yang takut pada kebenaran, berarti dia bagian dari masalah,” tandas Pidi.
GPI akan segera membentuk tim advokasi dan kajian publik untuk mengawal proses hukum, mengumpulkan laporan warga, dan mendorong transparansi. Langkah ini sejalan dengan cita-cita GPI untuk menjadi barisan muda Islam yang berani melawan kezaliman.
Turut hadir dalam acara, perwakilan dari Kesbangpol Subang dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDIP, Bayu Satya Prawira, yang mengapresiasi GPI sebagai organisasi yang menjaga independensi dan semangat kebangsaan dalam kontrol moral terhadap pemerintahan.
