Triberita.com | Jakarta – Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) pada 21 September 2025, Ketua Umum DPN Kombatan, Budi Mulyawan menegaskan, bahwa agenda utama bangsa harus diarahkan pada reformasi hukum, pemberantasan korupsi, pendidikan dan kesehatan gratis, perlindungan pekerja, serta keberpihakan pada UMKM.
Menurutnya, isu-isu fundamental ini merupakan syarat mutlak untuk membangun negara yang adil dan makmur.
Dalam keterangannya, Budi Mulyawan atau biasa disapa Cepy, menekankan perlunya reformasi kepolisian yang berbasis pada penegakan hukum dan pengawasan yang ketat.
Ia menilai, kepercayaan publik terhadap kepolisian akan sulit pulih jika sistem pengawasan tidak diperkuat.
“Kepolisian adalah garda depan penegakan hukum, tapi masih sering menuai kritik karena penyalahgunaan wewenang. Maka pengawasan internal seperti Propam Polri, Irwasum, dan Satuan Pengawas Internal harus benar-benar bekerja, sementara pengawasan eksternal melalui Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM harus lebih diperkuat,” tegas Budi.
Ia menambahkan, Presiden sebagai kepala negara, harus menunjukkan komitmen politik yang jelas untuk mendukung reformasi kepolisian.
“Negara tidak boleh membiarkan kekuasaan hukum terkonsentrasi hanya di satu lembaga. Harus ada mekanisme pluralis agar kewenangan tetap terkontrol,” ujarnya.
Selain kepolisian, reformasi kejaksaan juga dinilai penting. Budi mendorong kejaksaan agar mengedepankan keadilan sosial melalui penerapan keadilan restoratif. Menurutnya, hal itu akan lebih relevan untuk membangun kepercayaan publik.
“Keadilan bukan hanya soal menghukum, tapi soal memulihkan. Jaksa harus diberi kapasitas untuk menyelesaikan kasus dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Regulasi sudah ada, tinggal keberanian implementasi yang perlu diperkuat,” ujarnya.
Budi secara khusus, juga menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya membutuhkan penguatan independensi.
Ia menilai, bahwa perubahan regulasi dalam beberapa tahun terakhir membuat KPK melemah dan kehilangan taring.
“KPK harus kembali ke roh awalnya. Sistem rekrutmen independen yang dulu efektif, harus dikembalikan. Proses seleksi komisioner pun, harus terbebas dari intervensi politik. Kalau tidak, KPK hanya jadi simbol, bukan alat pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Ia menekankan, strategi memiskinkan koruptor sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat.
“Kalau aset hasil korupsi bisa disita dan dikembalikan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, rakyat pasti akan merasakan manfaatnya. Karena itu kami selalu mengatakan, memiskinkan koruptor berarti memakmurkan rakyat,” ujar Budi.
Sedangkan dalam bidang sosial, Budi menekankan, pentingnya pendidikan gratis di semua jenjang.
Ia menegaskan, bahwa negara tidak boleh membiarkan biaya pendidikan menjadi penghalang bagi generasi muda.
“Pendidikan adalah hak dasar. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu. Kalau negara lain seperti Jerman bisa memberikan pendidikan gratis sampai universitas, Indonesia juga harus mampu,” katanya.
Menurutnya, investasi terbesar bangsa adalah pada kualitas sumber daya manusia.
“Generasi muda yang pintar, terdidik, dan berkarakter adalah modal utama Indonesia ke depan. Pendidikan gratis adalah jalan mencetak SDM unggul,” terangnya.
Selain pendidikan, Budi juga menyoroti pentingnya kesehatan gratis tanpa diskriminasi. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh dibedakan antara si kaya dan si miskin.
“Kesehatan gratis adalah hak rakyat. Jangan ada cerita rakyat miskin meninggal, hanya karena tidak bisa membayar rumah sakit. Kalau rakyat sehat, produktivitas meningkat, dan ekonomi bangsa ikut tumbuh,” terang Budi.
Ia mengingatkan, pemerintah agar memperkuat sistem BPJS dan layanan kesehatan dasar di Puskesmas.
“BPJS harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan jadi beban. Negara harus hadir memberikan pelayanan terbaik tanpa memandang status sosial,” ujarnya.
Budi juga menegaskan, pentingnya pekerjaan yang layak dan manusiawi bagi seluruh pekerja Indonesia. Menurutnya, upah adil dan jaminan sosial harus menjadi hak, bukan pilihan.
“Pekerja itu bukan mesin. Mereka manusia yang berhak atas upah adil, kondisi kerja aman, serta kesempatan berkembang. Kalau pekerja sejahtera, otomatis produktivitas meningkat dan ekonomi tumbuh lebih kuat,” kata Budi.
Ia mengingatkan, agar pemerintah tidak mengabaikan hak-hak buruh dalam menghadapi persaingan global.
“Jangan sampai buruh kita jadi korban karena kebijakan yang hanya menguntungkan pemodal besar. Negara harus hadir melindungi,” tegasnya.
Selain buruh, Budi menekankan, pentingnya UMKM dan sektor ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Menurutnya, UMKM terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi.
“UMKM adalah penjaga ekonomi rakyat. Mereka harus diberi akses modal, pelatihan, dan perlindungan hukum. Jangan biarkan mereka mati karena kalah bersaing dengan korporasi besar. Justru UMKM lah yang menyerap tenaga kerja paling banyak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sektor ekonomi kreatif juga harus didukung karena mampu menciptakan peluang baru.
“Kreativitas anak bangsa harus difasilitasi, bukan dihambat. Dengan dukungan yang tepat, ekonomi kreatif bisa jadi penggerak utama pertumbuhan,” katanya.
Dalam isu fiskal, Budi menekankan, perlunya sistem perpajakan yang adil dan progresif. Ia menolak pajak yang justru membebani rakyat kecil.
“Pajak harus adil. Yang kaya bayar lebih besar, rakyat kecil jangan ditindas dengan kewajiban yang tidak masuk akal. Negara bisa menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan memberikan pembebasan bagi kelompok tertentu,” jelasnya.
Budi juga mengingatkan, sejarah kelam pajak di era kolonial yang menindas rakyat.
“Kita tidak boleh lupa. Pada zaman penjajahan, pajak dipakai untuk mengeksploitasi rakyat. Itu pelajaran penting agar hari ini pajak benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan jadi alat penindasan baru,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Budi menegaskan, bahwa Kombatan akan terus menjadi organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat.
“HUT ke-8 ini, adalah pengingat bahwa perjuangan masih panjang. Reformasi hukum, pemberantasan korupsi, pendidikan gratis, kesehatan gratis, pekerjaan layak, perlindungan UMKM, hingga pajak yang adil, semua itu adalah agenda perjuangan yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa Kombatan akan tetap berdiri di garis depan bersama rakyat.
“Kombatan bukan sekadar organisasi, tapi rumah besar bagi perjuangan rakyat. Kami akan terus mengawal agar keadilan sosial benar-benar terwujud di Indonesia,” pungkas Budi.
