Triberita.com | Subang – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang hingga triwulan ketiga tahun ini dinilai mengkhawatirkan. Laju kenaikan yang stagnan membuat target pendapatan di akhir tahun sulit tercapai.
Kritik tajam ini disampaikan oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Subang, Deddy As Shidiq yang menyoroti lambatnya pergerakan pendapatan daerah.
Menurut Deddy, kenaikan PAD rata-rata per bulan hanya berada di kisaran 10%.
“Hingga triwulan ketiga, realisasi PAD masih terlihat lambat,” ujarnya.
Padahal, ia menekankan bahwa posisi aman idealnya sudah mencapai 75% di akhir triwulan ketiga agar target tahunan dapat tercapai.
“Apabila kenaikan hanya 2 – 5 % dari bulan sebelumnya, hal ini sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Sulit Mencapai Target, Diprediksi Stagnan Seperti Tahun Lalu
Dengan kondisi yang ada, Deddy memprediksi realisasi PAD Kabupaten Subang di akhir tahun tidak akan jauh dari capaian tahun 2024.
“Realisasi PAD diperkirakan tidak akan jauh dari angka 72% sampai 82% seperti pada tahun lalu,” jelasnya.
Proyeksi pesimistis ini hanya bisa diubah jika ada ‘gerakan masif’ dalam dua bulan terakhir, yakni September dan Oktober, di mana semua pihak benar-benar fokus dan bergerak serentak untuk menggenjot pendapatan.
Namun, ia mengingatkan bahwa upaya semacam itu akan sia-sia jika tidak didukung oleh data yang akurat.
“Meskipun ada gerakan untuk meningkatkan pendapatan, target tidak akan tercapai jika data yang digunakan tidak akurat,” tutur Deddy.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah tahun depan seharusnya adalah perbaikan data, karena target tahun ini sudah sangat sulit untuk dicapai.
Sarankan Perbaikan Fundamental dan Digitalisasi
Melihat kondisi ini, Deddy memberikan saran mendasar. Ia meminta pemerintah untuk fokus pada perbaikan fundamental dalam pengelolaan pendapatan.
“Pemerintah perlu lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” katanya.
Saran utamanya adalah meningkatkan independensi dan menggunakan teknologi digital yang terkoneksi.
Menurutnya, digitalisasi memungkinkan pemantauan pembayaran PAD secara real-time, sehingga prosesnya menjadi lebih transparan dan efisien. Ia juga menambahkan bahwa masukan dari pihak luar instansi perlu diperhatikan karena dapat membantu kenaikan PAD.
Sebagai contoh, pendapatan dari sektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seharusnya menunjukkan kenaikan signifikan, mengingat banyaknya investasi dan pembangunan baru saat ini.
“Namun, kurangnya pengawasan menyebabkan potensi tersebut tidak terpantau dan pada akhirnya memengaruhi capaian target secara keseluruhan,” pungkas Wakil Rektor Unsub itu.
