Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi melalui Program Bekasi Berani Beli atau Bebeli, program digagas mantan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan justru dinilai janggal dan menjadi pertanyaan kalangan masyarakat.
Pasalnya, program yang katanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengajak masyarakat membeli produk-produk asli Bekasi ini, namun dibalik niat mulia tersebut, terdapat pengelolaan anggaran yang tidak transparan demi memenuhi kepentingan yang terstruktur.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa), Boksu, yang mengatakan, sebagai organisasi yang selalu mengawasi dan mengawal kebijakan publik, pihaknya merasa perlu untuk mengungkap sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek Bebeli.
“Program Bebeli saya merasakan ada kejanggalan, ada kepentingan terstruktur yang menguntungkan sepihak,” uangkapnya.
Ada beberapa poin, menurut Boksu yang harus diperhatikan, pertama pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Dalam pengelolaan anggaran proyek Bebeli, kata dia, dana yang digelontorkan untuk program ini cukup besar, namun laporan penggunaan anggaran tidak disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Ini menimbulkan kecurigaan kami terkait apakah dana tersebut benar-benar dialokasikan sesuai dengan tujuan awal atau ada penyimpangan dalam prosesnya,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, kualitas infrastruktur juga tidak sesuai harapan. Meskipun proyek Bebeli bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal, namun infrastruktur yang dibangun dalam rangka mendukung program ini dilaporkan tidak memenuhi standar yang diharapkan.
“Banyak proyek pembangunan yang terbengkalai atau tidak sesuai spesifikasi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pengawasan dan pengelolaan proyek,” ucapnya.
Kemudian, masiih dijelaskan Boksu, kurangnya partisipasi masyarakat. Proyek Bebeli seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif, baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai pengawas pelaksanaan program. Namun, partisipasi masyarakat dalam proyek ini dinilai minim.
“Banyak masyarakat yang mengaku tidak mengetahui secara jelas tujuan dan manfaat dari program ini, sehingga terkesan bahwa proyek ini hanya formalitas tanpa dampak nyata bagi warga Bekasi,” jelasnya.
Menurut Boksu, terdapat potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek Bebeli. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek diduga memiliki kedekatan dengan pejabat pemerintah daerah, yang bisa mempengaruhi objektivitas dan integritas proyek ini.
Pihaknya juga menilai, lambatnya tanggapan dan tindakan Dani Ramdan atas keluhan dan kritikan yang telah disampaikan, hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah kurang serius dalam menangani masalah yang muncul, dan lebih fokus pada pencitraan ketimbang penyelesaian masalah yang ada.
Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut, LSM Triga Nusantara Indonesia mendesak agar dilakukan audit ulang terhadap pelaksanaan proyek Bebeli.
“Audit ini diharapkan bisa mengungkap apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, serta memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Bekasi,” terangnya.
LSM Triga Nusantara Indonesia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan setiap program pemerintah bisa berjalan sesuai tujuan dan membawa manfaat nyata bagi semua pihak.
