Scroll untuk baca artikel
Bekasi Raya

Dana Rp1,71 Miliar dari 57 Desa Mengalir Jauh, DPMD Kabupaten Bekasi Kebagian..?

1015
×

Dana Rp1,71 Miliar dari 57 Desa Mengalir Jauh, DPMD Kabupaten Bekasi Kebagian..?

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi korupsi Dana Desa.(Foto: istimewa)

Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong menanggapi ramainya pemberitaan atas pemanggilan 57 kepala desa oleh Polda Metro Jaya Selasa (20/08/2024) terkait adanya kutipan dana sebesar Rp 30 juta setiap desa oleh EO yang ditunjuk DPMD.

Dana tersebut diperuntukkan untuk pembuatan produk hukum pemerintahan desa (naskah akademik). Diduga kegiatan tersebut fiktif, karena sampai saat ini belum terealisasi.

Kepala DPMD Rahmat Atong mengatakan, uang senilai Rp 30 juta tidak masuk ke rekening DPMD, melainkan masuk ke pihak ketiga (EO) dalam hal ini PT Duta Karya Djemat.

“Coba tanya langsung aja ke kepala desa, mereka transfer kemana, nggk mungkinlah kami melakukan itu,” kelitnya.

Rahmat Atong kembali menegaskan kegiatan pembuatan produk hukum pemerintahan desa (naskah akademik), dilaksanakan oleh PT Duta Karya Djemat.

“Mengenai anggaran tersebut, semua masuk ke rekening mereka, kami hanya menindaklanjuti surat edaran Bupati,” ucapnya

Untuk diketahui, bila setiap desa memberikan uang sebesar Rp 30 juta dan terdapat 57 desa yang telah menyetorkan uang tersebut, berarti uang terkumpul sebesar Rp 1.71 Miliar.

Sangat disayangkan saat Rahmat Atong ditanya melalui WhatsApp mengenai dugaan adanya aliran dana yang diberikan ke pihak DPMD dari PT Duta Karya Djemat dari hasil terkumpulnya uang disetiap desa, pihaknya tidak memberikan jawaban.

Pihak PT Duta Karya Djemot saat dihubungi pihak media tidak merespon baik secara WhatsAap ataupun panggilan seluler

Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Bahrudin yang juga sebagai kepala desa di Muktiwari menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam urusan naskah akademik.

“Nggak pernah ada konfirmasi, kami kepala desa se-Kabupaten Bekasi semuanya peserta,” ucapnya

Baca Juga :  Warga Cikarang Bekasi Sangat Antusias Berikan Hak Pilihnya di Pemilu 2024

Menurutnya, terkait memuainya anggaran dari pihak EO, dirinya tidak tau menau dan tidak terlibat.

“Masalah anggaran saya betul-betul tidak tau menau. Makanya pas ada kejadian seperti ini saya pengurus pada kaget dan bingung, EO nya juga nggak kenal saya,” tandasnya

Facebook Comments