“Pihak yang mengomentari kontraktor itu melihat orang Bekasi sebagai pesaing, yaitu warga pendatang yang sampai hari ini mendominasi. Artinya bukan orang Bekasi, tapi mendominasi kegiatan APBD di Kabupaten Bekasi,”
Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Bakal Calon (Balon) Bupati Dani Ramdan digadang-gadangkan akan maju di Pilkada 2024 – 2029, yang akan berpasangan dengan seorang kontraktor dari Gabus Sarjan menuai kritikan.
Ketua Umum Jawara, Raden Giri mengatakan ambisi Sarjan ikut dalam Kontestansi Pilkada, sebagai Balon Wakil Bupati yang akan berpasangan dengan Dani Ramdan hanya cari panggung, kalaupun benar itu sangat mengkhawatirkan terutama bagi kalangan kontraktor.
“Bagaimana nggak mengkhawatirkan, saat ini siapa yang nggak tau Sarjan, seorang kontraktor yang dikenal dengan banyak mendapatkan kegiatan proyek di Pemerintah Kabupaten. Apalagi nanti kalau menjadi penguasa, tentunya akan berdampak terhadap kontraktor lain yang tidak berada didalam lingkarannya sudah pasti akan menjerit,” ungkap Raden Giri, sabtu (20/07/2024).
“Sudah tentu Sarjan akan lebih mengembangkan sayapnya, banyak kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah hanya dalam lingkarannya,” cetusnya.
Dirinya menilai saat ini Kegiatan proyek Pemda yang didapat Sarjan terbilang luar biasa, dikarenakan adanya kedekatan antara Sarjan dan Dani Ramdan.
“Wajarlah Sarjan kan dekat sama Pj Dani Ramdan makanya banyak proyek yang dikerjakannya,” cetusnya.
Raden Giri menegaskan, Politik itu kapan saja bisa berubah, tentunya tidak menutup kemungkinan Sarjan yang digadang-gadangkan menjadi pasangan Dani Ramdan hanya sebagai tes ombak alias bahan dagangan politik
Selain itu Raden Giri juga mengkritisi kinerja Pj Dani Ramdan yang dinilai sangat berambisi untuk selalu menjadi orang no 1 di Kabupaten Bekasi.
“Kita lihat aja sampai saat ini, Dani Ramdan sudah 2 kali menjabat sebagai Pj, apa sih programnya yang berjalan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, seperti halnya pembangunan jalan di Kabupaten Bekasi masih sama aj, banyak jalan yang rusak dan kurang diperhatikan. Pengangguran juga sama, sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara akan tetapi masyarakatnya hanya jadi penonton,” terangnya.
Dirinya menyarankan supaya Dani Ramdan yang akan maju sebagai Bakal Calon Bupati berkaca diri dengan kemampuannya dalam hal memimpin Kabupaten Bekasi.
“Jangan memaksakan dirilah, karena masyarakat sudah kecewa, masyarakat kecil merasa tidak ada diperhatikan kesejahteraannya,” ucapnya.
Menurutnya, saat ini Kabupaten Bekasi butuh sosok pemimpin yang peduli dengan masyarakat kecil, baik kehidupan yang layak, maupun mengentaskan pengangguran.
“Kabupaten Bekasi butuh perubahan, berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya harus berubah juga pemimpinnya,” Tandasnya.
Sarjan sendiri saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menyatakan siap maju dalam konstentasi Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi. Namun soal kendaraan yang bakal dikendarainya untuk menuju pertarungan merebut kursi Kepala Daerah, ia belum menyebutkan nama parpol, hanya mengklaim sudah memiliki Kartu Anggota salah satu parpol.
“Masih rahasia [partai politik – red]. Intinya, saya sudah berKTA partai warna hijau,” ucapnya kepada Triberita, Senin (22/7/2024).
Sarjan mengaku siap bila dicalonkan Bupati maupun Wakil Bupati. Selain itu, Ia juga mengaku bahwa kabar bila ia digadang-gadang bakal mendampingi Dani Ramdan, menurut dia itu berawal dari opini masyarakat elalui Whassap.
“Artinya, banyak yang berharap Dani Ramdan maju kembali berdampingan dengan putra daerah yaitu saya, atau Sarjan yang maju sebagai orang Bekasinya. Saya sih enjoy-enjoy saja,” ujarnya.
Dani Ramdan sebagai birokrat, menurut Sarjan, mempunyai kinerja yang bagus, punya intregitas, dan visi misi pembangunan.
Sarjan pun menanggapi kritikan kalangan masyarakat terkait profesi dirinya yang saaat ini sebagai kontraktor, yang kelak bila menjadi Wakil Bupati, dikhawatirkan bakal menguasai proyek-proyek di Pemkab Bekasi.
Menurut Sarjan, bila ia terpilih nanti, untuk menghindari kemungkinan tersebut, maka yang pertama adalah harus terlebih dahulu mengetahui berapa persen perbandingan jumlah kontraktor dengan jumlah masyarakat di Kabupaten Bekasi.
“Apabila 2,3 juta jumlah warga Kabupaten Bekasi, dan kontraktornya hanya ada 100, artinya perbandingannya hanya 0,05 persen,” kata dia.
“Pada prinsipnya pro kontra dalam politik hal biasa. Intinya, masyarakat Kabupaten Bekasi menunggu pembangunan yang baik, dan bukan siapa kontraktor yang mengerjakan, maka manfaatnya adalah untuk pembangunan,” jelasnya.
Sarjan memastikan jika ia terpilih maka akan berhenti bermain di APBD Kabupaten Bekasi.
“Jika dalam kondisi sebagai pejabat, otomatis saya akan berhenti bermain di anggaran APBD, karena itu jelas tidak boleh. Itu nanti bisa dibuktikan, diawasi kemudian dilaporkan lalu dievaluasi,” ujarnya.
Masih dijelaskan Sarjan, kalau ada yang mengomentari latar belakang pekerjaan atau kehidupan seorang, menurut dia, itu hal biasa. Hal yang penting bagaimana membangun Bekasi menjadi lebih baik, dengan semangat yang baik sehingga menjadikan kualitas yang baik juga.
“Pihak yang mengomentari kontraktor itu melihat orang Bekasi sebagai pesaing, yaitu warga pendatang yang sampai hari ini mendominasi. Artinya bukan orang Bekasi, tapi mendominasi kegiatan APBD di Kabupaten Bekasi,” bebernya.
“Kalau orang Bekasi, wajar kerja di Bekasi. Harusnya yang dikritisi itu yang orang luar Bekasi itu,” sambung Sarjan.
Ia mencontohkan, adalah memprioritaskan pekerja lokal di Bekasi dengan syarat bisa menciptakan kualitas yang baik.
“Namun jangan disalahkan juga bila orang luar masuk karena kualitas kerja orang lokal buruk. Kasihan masyarakat kalau orang lokal dibela tapi kualitas kerjanya buruk. Karena itu kita harus membuka diri, kalau memang orang luar kualitas kerjanya baik, kenapa tidak. Asal tidak melihat kepentingan golongan, misalnya golongan pengusaha, kontraktor,” jelas Sarjan.
Terkait banyaknya pengangguran, dikatakannya, disebabkan kurang ketegasan Pemerintah Daerah dan wakil rakyat di DPRD dalam hal menggerakkan kepada para pengusaha agar memaksimalkan tenaga lokal.
Kata Sarjan, Pemda terkesan tidak berani melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan terkait penggunaan tenaga lokal 60 banding 40 persen dengan tenaga luar.
Seharusnya, kata Sarjan, pengusaha bisa meningkatkan skill tenaga kerja lokal, misalnya melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau pelatihan-pelatihan.
“Pemda harusnya berani mempertanyakan kepada pengusaha, apa yang menjadi standar kualifikasi perusahaaan, tenaga kerja yang bagaimana yang dibutuhkan,” sebutnya.
Sarjan menepis bila Dani Ramdan disebut sebagai Pemerintah Daerah tidak tegas terhadap para pengusaha.
“Pj itu kan penjabat Bupati, dan bukan Bupati definitif, maka tidak bisa ditekan [harus bertanggung jawab sepenuhnya], kalau bupati definitif, dia punya kewenangan total, karena dia tidak diatur oleh kewenangan lain, dalam hal ini peraturan Kemendagri seperti seorang Pj yang kewenangannya setengah dari Bupati definitif,” paparnya.
“Jadi harus dipahami bahwa kewenangan Pj Bupati itu tidak mutla seperti definitif,” katannya.
Menekan pengusaha, kata dia, bukan berarti menekan dengan membabi buta, tapi meminta kepada para pengusaha untuk ikut menstandarisasi kebutuhan tenaga kerja.
Terkait persaingan calon wakil Bupati yang akan mendampingi Dani Ramdan, Sarjan mengatakan, ia akan menyerahkan keputusan kepada partai koalisi.
“Dani Ramdan mau menarik siapapun untuk menjadi wakilnya, itu kewenangan partai koalisi. Yang pasti sebagai orang Bekasi, kalau pun tidak mendapat kesempatan dalam konstentasi, harus berbesar hati. Kita harus obyektif, Bekasi butuh pemimpin yang punya visi misi. Sampai hari ini Dani Ramdan yang punya visi misi memajukan Kabupaten Bekasi,” tandasnya.
