Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menanggapi pemberitaan tentang rencana Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Bali, yang menuai penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, lantaran dianggap hanya menghambur-hamburkan anggaran dan terkesan pelesiran.
Ketua Komisi 1 Ani Rukmini dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan, anggaran Bimtek itu harus bisa memberikan kemanfaatan untuk peningkatan kualitas bagi Kepala Desa serta perangkatnya dan juga BPD.
“Jangan terkesan jalan – jalan, ada nilai rasa yang harus dipertimbangkan, jadi jangan sampai ada rasa yang mengiris rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya, Sabtu (20/04/2024).
Menurutnya Kegiatan Bimtek untuk Kepala Desa Dan Ketua BPD setiap tahun biasanya memang ada dan sudah dianggarkan melalui anggaran dari Desa.
“Mengenai ke Bali itu hal teknis selagi tidak mengganggu cash flow dan tidak mengganggu anggaran untuk kegiatan pembangunan lainnya. Dan harus memberikan kemanfaatan wawasan Kepala Desa tersebut, jadi tidak sekedar jalan jalan saja,” terangnya.
Terpisah Ketua DPC Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Bekasi Bahrudin, juga menanggapi kegiatan Bimtek tersebut merupakan program yang diadakan dari pusat.
“Ya saya mah tergantung keuangan desa, kalau ada anggarannya ikut, tapi kalau nggk ada ya, gimana mau ikut, saat ini saya belum tanya ke Bendahara ada nggk anggarannya,” ucapnya.
Menurutnya kegiatan tersebut terlalu jauh, akan tetapi kebanyakan Kepala Desa banyak yang setuju.
“Mungkin Kepala Desa pada refresing yang pusing mikirin warga, bisa kumpul – kumpul sesama kepala Desa dan BPD,” tandasnya.
