Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Beredar kabar kurang baik di tingkat daerah maupun nasional terkait netralitas pejabat negara yang dikabarkan mengorganisir, mengintruksikan untuk memilih salah satu calon tertentu.
“Menurut informasi dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), kabar tersebut kita bisa lihat dari rekaman video, tiktok, media nasional dan banyak lagi isu-isu bahwa KPU telah melanggar etika,” kata Muhamad Fauzi, salah satu kontestan caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 No Urut 2 PDIP
Fauzi mengatakan, Pemilu harus demokratis dan jurdil.
Ungkapan Fauzi ini terkait beredarnya video rekaman di media sosial, tiktok, Instagram, Facebook yang mengabarkan adanya indikasi perangkat Negara dimainkan untuk mendukung salah satu calon capres-cawapres tertentu.
“Ya, itu saya dengar, termasuk adanya intervensi kepala desa kepada masyarakat untuk memilih salah satu paslon Presiden Wakil Presiden,” ungkapnya.
Kata Fauzi, statement Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) sangat keras sekali.
“Saya sebagai kader partai PDI Perjuangan setuju dengan pernyataan bahwa, rakyat Indonesia dibangun dengan darah dan perjuangan rakyat. Artinya, siapapun yang berkuasa baik Presiden Wakil Presiden saat ini, harus patuh terhadap konstitusi mengabdikan peranan di lini masing-masing tempatnya,” kata Fauzi.
Presiden Jokowi, KSP, Kementerian, TNI, Polri,Gubernur, Bupati, Camat, Kades, lanjut dia, tidak boleh mengintervensi rakyat dalam pemilu.
