Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Sulitnya penduduk Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan karena terportal oleh banyaknya oknum-oknum Outsourcing di Kabupaten Bekasi.
Ketua Umum Jajaran Wawasan Rakyat Jawa Barat (Jawara) Raden Giri menyebutkan, penduduk Kabupaten Bekasi bagaikan tikus mati di dalam lumbung.
“Bagaimana tidak sebagai Daerah penyangga megapolitan yang masyarakatnya sudah multikultur, hari ini justru kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di daerahnya sendiri”
“Ini dampak adanya outsourcing, kebanyakan orang ini dimintai administrasi minimal 8 juta sampai belasan juta bahkan sampai ada yang 20 jutaan lebih untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan kontrak ataupun karyawan buruk harian lepas,” kata Raden Giri kepada Triberita, kemarin.
“Nah kalau menurut saya, Outsourcing ini sudah menjadi alat kerja rodi dan kerja Romusha di zaman milenial yang merdeka ini, kalau kita secara hitung-hitungan matematika kalau satu orang masyarakat mendapatkan pekerjaan harus membayar 15 juta berarti selama 3 bulan ini mereka digaji oleh uangnya sendiri tenaganya itu diperas,” sambungnya.
Dirinya meminta kepada Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, melalui Dinas Tenaga Kerja’ (Disnaker) dan Binwasanaker untuk melakukan protop kinerja yang diamanahkan kepadanya.
“Terus selama ini, masa Kabupaten Bekasi udah enggak seperti punya pemimpin walaupun Pj Bupati Itu ada, nah hari ini akan memasuki Pilkada, siapa [calon kepala daerah -red] yang peduli dengan kesejahteraan Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan penghidupan yang layak, harus didukung,” terangnya.
Kata Raden Giri, selama kepemimpinan Pj Bupati Dani Ramdan, program yang dijalankan dinilai gagal dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi
“Hari ini tidak sedikit kejadian kriminal terjadi di Kabupaten Bekasi akibat dampak dari penggangguran dan PHK di tiap-tiap perusahaan,” ucapnya.
Selain itu menurut Raden Giri, ketika ada penempatan tenaga kerja di suatu perusahaan, bukannya mengambil dari masyarakat Kabupaten Bekasi atau masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bekasi, tapi mengambil ‘Man Power’ dari masyarakat di luar Kabupaten Bekasi bahkan dari luar Jawa Barat. Padahal, kata dia, Kabupaten Bekasi ini memiliki LPK dan BLK yang sangat megah di wilayah Sukatani.
“Ya kalau alasannya karena masyarakat luar, karena sudah dibentuk LPK dan BLK, berarti LPK yang ada di Kabupaten Bekasi mandul, tidak bisa memberdayakan, membuat tenaga skill-skill khusus bagi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk berorientasi bekerja di perusahaan,” ucapnya.
Pihaknya berharap, melalui komisi 4 dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah, agar segera melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan positif untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, sehingga mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam hal ini mendapatkan tenaga kerja, jangan sampai mendapat kebuntuan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Hari ini masyarakat Kabupaten Bekasi banyak tergabung masuk kepada ormas ataupun lain-lainnya karena mendapatkan kebuntuan pendapatan pekerjaan, karena tidak sesuai yang diharapkan,” terangnya.
Raden Giri juga memberikan contoh kejadian 1 Minggu setelah hari raya Idul Fitri 2023, ada rekrutmen tenaga kerja besar-besaran mengatasi Karang Taruna di Cikarang Selatan.
“Namun, akhirnya apa? Kami mendapatkan temuan-temuan mereka dimintai uang 8,5 juta untuk bekerja di dua perusahaan di kawasan EJIP Cikarang ini. Itu satu orang kalau dikali seribu orang, sudah berapa itu uangnya, dikemanakan uang sebanyak itu?,” terangnya.
Pihaknya meminta supaya penyelenggara negara dalam hal ini pejabat terkait di Kabupaten Bekasi harus betul-betul peduli terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi.
Saat ini, lanjut Raden Giri, menjelang Pilkada Kabupaten Bekasi, dirinya sebagai masyarakat lokal meminta kepada seluruh calon-calon Bupati dan Wakil Bupati di periode 2024 bisa peduli dan memperjuangkan masalah pengangguran di Kabuoaten Bekasi ini.
Menurutnya kinerja Pj
