Triberita.com | Kabupaten Bekasi – Demi Terciptanya Pilkada 2024 yang aman, damai, kondusif, serta demokratis sesuai harapan masyarakat, layaknya dalam pesta demokrasi ini jangan sampai diciderai oleh pasangan calon yang mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Setidaknya para Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi harus berjiwa besar dengan siap menang dan kalah dengan mengikuti semua tahapan sesuai aturan perundang-undangan yang ada.
Dani Ramdan, salah satu calon Bupati Bekasi yang juga mantan Pj Bupati diduga sudah mencederai demokrasi menjelang Pilkada Kabupaten Bekasi 2024. Dani Ramdan yang berpasangan dengan Romli.HM, diduga melakukan pelanggaran dengan mendatangi tokoh yang didalamnya ada perangkat desa.
Hal ini terlihat dari sebuah foto Dani Ramdan bersama Pj Kepala Desa Sukadanau Imam Mahdi dan perangkat desa lainnya.
Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Rabu (11/09/2024) di kediaman rumah salah satu tokoh masyarakat Kp Jarakosta yang berinisial (MS) yang juga merupakan orangtua dari Sekretaris Desa (sekdes) Sukadanau berinisial IM.
Salah satu Tokoh Masyarakat Bekasi sekaligus menjabat sebagai ketua LBH ARJUNA, Zuli Zulkifli menanggapi foto bersama calon kepala daerah dengan perangkat desa tersebut.
“Didalam foto tersebut semua mengangkat tangan. Hal itu kita ketahui bersama, bahwa mengangkat tangan seperti itu merupakan jargon dan tagline Dani Ramdan ‘Makin Berani’. Dengan adanya bukti foto tersebut diduga adanya keikutsertaan perangkat desa yang ikut berpartisipasi mendukung salah satu Calon Bupati Bekasi 2024-2029 Dani Ramdan,” ungkap Zuli.
Zuli mengatakan, hal tersebut mencederai demokrasi dalam Pilkada serentak, seharusnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera memanggil dan memproses ASN yang alih-alih netral, tetapi malah berpihak kepada salah satu peserta Kandidat Bupati Bekasi.
Dirinya berharap kepada aparat terkait, agar bisa segera memberikan sanksi sesuai regulasi.
“Bagi oknum oknum yang tidak netral, walaupun telah dipindah tugaskan, agar bisa memberikan efek jera bagi si pelanggar maupun ASN lain yang tidak taat aturan di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Dijelaskan dalam Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
Dalam undang-undang tersebut, kepala desa memilki peran sebagai pihak yang netral. Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada.
Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
Untuk mengetahui kebenarannya, salah satu awak media melakukan langkah konfirmasi kepada salah satu orang yang ada di foto tersebut. Saat dikonfirmasi, sumber yang tidak ingin disebut namanya tersebut mengakui, memang benar bahwa hari Rabu kemarin ada pertemuan di kediaman rumah haji MS.
“Saya tidak ikut nimbrung ke dalam, karena saya bertugas menjaga di luar,” ungkapnya, Jumat (13/09/2024).
“Yang saya ketahui bahwa didalam pertemuan kemarin hadir Pj Kepala Desa Imam Mahdi dan para tokoh lainnya yang kumpul di rumah kediaman orang tua sekdes,” imbuhnya.
